Ikolom.Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sangat ditentukan oleh kekuatan rantai pasok domestik. Ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketergantungan terhadap produk impor.
“Program Makan Bergizi Gratis tentu membawa dampak positif. Tetapi di sisi lain, jika kebutuhan bahan makanannya tidak dipenuhi dari dalam negeri, program ini justru bisa mendorong impor pangan,” ujar Esther melalui keterangan pers di Jakarta, dikutip Antara, Kamis.
Esther menjelaskan, bila bahan pangan seperti susu, telur, tepung, dan sumber karbohidrat lainnya diserap dari petani serta produsen lokal, maka akan timbul efek berganda bagi ekonomi daerah.
“Misalnya, di Papua bisa menggunakan sagu, di Nusa Tenggara Timur memakai tepung lokal, atau di Madura memanfaatkan jagung,” tambahnya.
Ia menilai pendekatan berbasis pangan lokal tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun kemandirian pangan nasional.
Namun demikian, Esther mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG berpotensi menghadapi kendala teknis, terutama dalam distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Ia menekankan pentingnya manajemen logistik yang profesional agar bahan pangan tetap terjaga mutunya.
“Keterlambatan pengiriman dapat membuat bahan pangan rusak, dan itu berisiko tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan anak-anak,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia menyarankan pemerintah melibatkan komite sekolah dan dapur umum lokal, meniru sistem yang diterapkan di Jepang.
Menurutnya, “pendekatan berbasis komunitas akan mempermudah kontrol kualitas dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial.”
Ia mencontohkan, di Jepang dapur umum dikelola bersama komite sekolah sehingga menu dan bahan makanan dapat diawasi secara langsung. Pola kolaboratif seperti itu dianggap lebih efektif dibanding menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa pengawasan ketat.
Selain masalah logistik, Esther juga menyoroti beban fiskal yang ditimbulkan. Ia menilai MBG merupakan program dengan kebutuhan dana besar dan bersifat konsumtif, sehingga perlu pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar tidak mengganggu pendanaan untuk sektor produktif.
“Lebih baik dimulai dari daerah prioritas dulu. Dari situ bisa dievaluasi efektivitas, mekanisme distribusi, hingga potensi kebocorannya. Setelah hasilnya jelas, baru diperluas secara bertahap,” tuturnya.
Lebih lanjut, Esther menekankan bahwa keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan nasional.
“Kalau pelaksanaannya baik, MBG bisa menggerakkan ekonomi desa, memperkuat industri pangan lokal, dan menambah lapangan kerja. Tapi kalau asal-asalan, hanya akan menjadi proyek sesaat tanpa dampak ekonomi nyata,” pungkasnya.