IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL — Pemerintah Iran mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memberikan jaminan resmi bahwa sanksi yang selama ini diberlakukan terhadap Teheran akan dicabut secara efektif. Desakan ini disampaikan di tengah berlangsungnya perundingan kedua negara mengenai program nuklir Iran.
“Kami ingin jaminan bahwa sanksi-sanksi itu dicabut secara efektif,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers di Teheran, seperti dikutip AFP, Senin (2/6/2025).
Namun hingga kini, menurut Baqaei, pihak AS belum memberikan klarifikasi yang memuaskan terkait permintaan tersebut.
“Sejauh ini, pihak Amerika belum ingin mengklarifikasi masalah ini,” tambahnya.
BACA JUGA:
Plt Direktur PD Parkir Makassar Akui Maraknya Parkir Liar Dibekingi Oknum
Pernyataan Baqaei muncul sehari setelah laporan dari badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 60 persen—mendekati tingkat kemurnian 90 persen yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.
Sementara itu, utusan khusus AS untuk perundingan nuklir Iran, Steve Witkoff, sebelumnya menegaskan bahwa Washington, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, menentang keras pengayaan uranium oleh Teheran.
“Program pengayaan tidak akan pernah ada lagi di negara Iran. Itu garis merah kami. Tidak ada pengayaan,” tegas Witkoff dalam wawancara dengan media konservatif AS, Breitbart News.
Iran sendiri tetap bersikukuh akan melanjutkan program pengayaan uranium, bahkan tanpa adanya kesepakatan resmi dengan AS.
“Dengan atau tanpa kesepakatan, pengayaan akan terus dilakukan,” demikian sikap resmi pemerintah Iran.
Sebelumnya, media AS melaporkan bahwa Washington telah mengajukan proposal baru kepada Iran. Proposal tersebut, menurut laporan New York Times, menyerukan penghentian seluruh kegiatan pengayaan uranium dan menyarankan pembentukan kelompok regional untuk mengembangkan energi nuklir secara damai.
Iran dan Amerika Serikat telah menggelar lima putaran perundingan sejak tahun lalu. Upaya ini bertujuan untuk merumuskan kesepakatan baru sebagai pengganti perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018.
Meski belum ada titik temu yang jelas, tekanan internasional dan ketegangan di kawasan terus meningkat, menjadikan proses negosiasi antara Teheran dan Washington sebagai sorotan utama dunia diplomasi global.