IKOLOM.NEWS, NASIONAL— Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK), menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, iklim investasi dan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberlangsungan hukum yang adil dan tegak.
“Ekonomi maju karena ada investasi, investasi maju kalau negara aman. Negara aman karena hukumnya jalan,” ujar JK dalam forum terbuka bertajuk
“Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini” di Auditorium Juwono Sudarso, Universitas Indonesia, Depok, dikutip Kompas.com, Kamis (22/5/2025).
BACA JUGA:
Iran Beri Peringatan Keras ke AS-Israel Terkait Ancaman ke Fasilitas Nuklir
Sebaliknya, JK memperingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum akan menjerumuskan negara dalam krisis ekonomi dan memperbesar potensi korupsi dalam pemerintahan.
“Kalau diputar sebaliknya, ekonomi jelek karena hukum jelek, hukum jelek karena ekonomi jelek, pemerintah korupsi. Akibatnya yang makin miskin negara,” katanya. “Jadi sebab akibatnya muncul terus. Kita harus bisa memotongnya.”
JK juga menekankan bahwa hukum yang baik merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat.
“Demokrasi dan ekonomi tidak bisa berkembang tanpa hukum yang baik. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa hukum yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, JK menyoroti persoalan kesenjangan sosial di Indonesia yang menurutnya diperparah oleh rendahnya kepatuhan membayar pajak, khususnya di kalangan kelas atas.
Ia mengungkapkan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya sekitar 10 persen, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia (13 persen) dan Vietnam (15 persen).
“Artinya, orang-orang yang berada tidak cukup membayar pajak, sehingga timbul kesenjangan yang luar biasa,” jelas JK.
Pernyataan JK tersebut menyoroti perlunya reformasi hukum dan fiskal sebagai langkah mendasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional sekaligus memperkuat demokrasi yang sehat.