IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berpendapat bahwa kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya tetap mengikuti kegiatan retreat tanpa penundaan. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
“Ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) dikutip Kompas.com.
Baca Juga: Megawati Instruksikan Kader PDIP Tunda Retreat di Magelang Pasca-Penangkapan Hasto Kristiyanto
Menurut Jokowi, kepala daerah terpilih merupakan hasil pilihan rakyat, sehingga mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan partai.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah wajib mengikuti arahan dari presiden.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan para kepala daerah ke retreat tersebut. Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam. Penundaan ini dilakukan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari Kompas.com pada Jumat.
Selain itu, Megawati juga mengarahkan kepala daerah yang telah berangkat untuk segera menghentikan perjalanan mereka dan menunggu instruksi lebih lanjut.