Ikolom.Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel sebagai kantor sementara mulai Senin (8/9).
“Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, di Makassar, Minggu (7/9).
Menurutnya, sebanyak 84 anggota dewan membutuhkan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel dibakar massa. Dari sejumlah lokasi yang disurvei, Kantor BMBK dinilai paling tepat karena representatif dan memiliki banyak ruangan. dikutip dari Antara, Senin (8/9/2025).
Di kawasan kompleks perkantoran tersebut terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).
Fauzi menegaskan, Gedung BMBK dipilih demi efisiensi anggaran. “Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel. Karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat,” ucapnya.
Penggunaan kantor sementara ini merupakan hasil rapat koordinasi dan persetujuan gubernur. Keputusan diambil agar pekerjaan dewan tidak terhambat, mengingat pembahasan APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan, disusul pembahasan APBD Pokok 2026.
Fauzi juga membenarkan bahwa Kantor BMBK mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas sekaligus melaksanakan Rapat Paripurna perdana pascakebakaran Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo pada Sabtu (30/8) dini hari.
“Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yasir Machmud, yang menegaskan agenda kedewanan harus tetap berjalan. “Tidak ada alasan anggota dewan tidak bekerja, karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa usulan pembangunan maupun renovasi Kantor DPRD yang dibakar massa sudah diajukan ke pemerintah pusat.
“Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Usulan anggaran senilai Rp233 miliar tersebut telah disusun sesuai formulir dari Kementerian PUPR dan dikirim untuk ditindaklanjuti.
Adapun untuk Kantor DPRD Kota Makassar yang turut dibakar massa, data BPBD mencatat kerugian mencapai Rp253,4 miliar. Dengan demikian, total kerugian dari dua gedung DPRD tersebut diperkirakan mendekati Rp500 miliar.