Ikolom.JakartaSelatan – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat sinergi antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam penanganan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
“Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Listyo.
Ia menjelaskan, meski Indonesia telah memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap diperlukan di sejumlah daerah rawan.
BMKG mencatat masih terdapat wilayah yang mengalami suhu panas ekstrem seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani.
Berdasarkan hasil pemantauan, sejak Januari hingga 22 Oktober 2025 tercatat 2.517 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, menurun 24,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dilansir dari laman berita pintasan.co
Titik panas terbanyak berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kondisi tersebut, kata Listyo, dipicu oleh rendahnya curah hujan, cuaca kering, serta keberadaan lahan gambut yang mudah terbakar.
Dalam rangka mitigasi, Polri bersama berbagai pihak telah melakukan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli di wilayah rawan.
Selain itu, 4.032 embung atau kanal dan 1.457 menara pantau juga telah dibangun untuk mendukung pencegahan karhutla.
“Polri berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman karhutla yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat,” tutur Listyo.
Ia menambahkan, Polri telah menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan sistem milik berbagai instansi seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).
Dalam hal penegakan hukum, Polri tetap menempuh langkah tegas dan profesional.
Sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2025, tercatat 86 kasus tindak pidana karhutla dengan 83 tersangka, mayoritas pelaku melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan usaha perkebunan.
“ Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan itu dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan serta keselamatan orang banyak,” tegas Kapolri.
Pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya ini menjadi penting mengingat dampak karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan menurunkan kualitas udara, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi serta kesehatan masyarakat.
Langkah konkret seperti peningkatan patroli, pembangunan embung dan menara pantau, serta penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi (GAC) menjadi wujud modernisasi dalam mitigasi karhutla.
Penurunan jumlah titik panas sebesar 24,8 persen menunjukkan adanya hasil positif dari sinergi tersebut, meski tantangan masih ada terutama di wilayah dengan lahan gambut dan curah hujan rendah.
Di sisi lain, aspek penegakan hukum tetap menjadi perhatian utama Polri untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran lahan.
Pendekatan preventif dan represif yang seimbang diharapkan dapat menekan kasus karhutla secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan lingkungan nasional.