Ikolom.Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). Ia mengatakan kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi, kritik, serta saran secara langsung demi kebaikan institusi Polri di masa mendatang.
Sigit menegaskan bahwa setiap masukan akan diserap, terutama yang berkaitan dengan penguatan dan penjagaan ruang demokrasi di Indonesia. Dialog kali ini mengangkat tema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, serta Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum”.
“Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” ujarnya, dikutip dari iNews.id.
Ia menyebut, kegiatan dialog akan digelar secara rutin sebagai wadah menyerap aspirasi publik dengan harapan Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat. “Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi,” kata Sigit.
Melalui forum tersebut, Kapolri memastikan Polri terus melakukan transformasi dan reformasi agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. “Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman,” tutupnya.
Diskusi publik ini menghadirkan 10 narasumber, di antaranya Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar STF Driyarkara), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Rocky Gerung (Pengamat Politik), M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas), Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial), Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS), Muhammad Isnur (Ketua YLBHI), Julius Ibrani (Ketua PBHI), Al Araf (Ketua Centra Initiative), serta Iftitah Sari (Sekjen Institute for Criminal Justice Reform).