IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Nasib guru honorer swasta di Sulawesi Selatan (Sulsel) kian memprihatinkan. Banyak dari mereka hanya menerima gaji antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu setiap tiga bulan sekali, jauh di bawah standar kelayakan hidup.
Situasi ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, pada Senin (17/2/2025). Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel mengadukan nasib mereka dan menuntut kepastian terkait status kepegawaian serta kesejahteraan mereka.
Baca Juga: Tagar #KaburAjaDulu Viral, Wamenaker: ‘Mau Kabur, Kabur Saja!’
Guru Honorer Swasta Tak Masuk Database BKN
Salah satu perwakilan guru honorer, Selfi, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah SMA Raiders Makassar, menegaskan bahwa tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan antara guru honorer di sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, banyak guru honorer swasta yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi tidak terdata dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Banyak dari kami yang tidak masuk dalam database BKN. Seharusnya ada kesamaan perlakuan antara guru honorer swasta dan pegawai negeri. Saat ini, database BKN hanya mencakup pegawai negeri, sementara kami yang sudah bertahun-tahun mengajar justru terabaikan,” ujar Selfi.
Berdasarkan data Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, terdapat 288 guru yang tidak terdaftar dalam Database BKN. Jumlah ini belum termasuk guru-guru yang tidak tergabung dalam organisasi tersebut, tetapi mengalami kondisi serupa di berbagai sekolah swasta.
Gaji Minim, Hidup Kian Sulit
Selain status kepegawaian yang tidak jelas, para guru honorer juga menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
Selfi menuturkan bahwa gaji guru honorer di sekolah swasta sangat bervariasi, tergantung kebijakan sekolah masing-masing.
“Saya sendiri hanya menerima Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya yang hanya digaji Rp100 ribu setiap tiga bulan,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, DPRD Sulsel meminta para guru honorer untuk mengajukan proposal yang merinci jumlah dan besaran gaji mereka. Data ini akan digunakan untuk pemetaan kondisi kesejahteraan guru honorer di Sulsel.
“Kami diminta untuk mengajukan proposal sesuai arahan dalam RDP tadi. Data ini akan digunakan untuk pemetaan, termasuk berapa gaji honorer per bulan,” jelas Selfi.
DPRD Akan Perjuangkan Nasib Guru Honorer Swasta
Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Sulsel, M Irfan AB, menyatakan bahwa secara regulasi, guru honorer swasta **memang belum bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, ia berjanji bahwa DPRD akan memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat pusat agar guru honorer swasta bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK.
“Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK,” ujar Irfan kepada wartawan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah swasta. Banyak sekolah dengan jumlah siswa sedikit tetapi tetap mempekerjakan banyak guru, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar.
Kondisi ini semakin diperparah dengan ketimpangan kesejahteraan antara sekolah swasta kecil dan sekolah swasta besar. Sama seperti di sekolah elite seperti Atirah dan Al-Azhar mampu memberikan gaji yang lebih layak bagi guru-gurunya, sementara sekolah swasta kecil kesulitan membayar tenaga pendidik mereka dengan layak.
Sebagai langkah konkret, DPRD Sulsel akan meminta Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan mencari solusi agar kesejahteraan guru honorer swasta bisa lebih baik.