IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menyoroti rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah mendorong agar tidak terjadi PHK di tengah masyarakat.
Menurut Kasrudi, estimasi jumlah pegawai yang terdampak mencapai sekitar 1.000 orang, termasuk 600 orang dari kelompok Laskar Pelangi yang tersebar di Dinas Pendidikan dan sejumlah dinas lainnya.
“Pemerintah pusat saat ini lagi gencar-gencarnya mendorong agar tidak ada PHK,” ujar Kasrudi pada Jumat malam, 16 Mei.
BACA JUGA:
Tom Lembong: Tidak Bisa Dihukum Jika Aturan Hukumnya Belum Ada
Ia mempertanyakan langkah Pemkot Makassar yang secara tiba-tiba mengambil kebijakan PHK tanpa ada penjelasan rinci kepada DPRD dan publik.
“Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di putus hubungan kerja dengan pemerintah kota?” katanya.
Kasrudi mendesak agar evaluasi terhadap pegawai kontrak dilakukan secara transparan. Ia menegaskan perlunya indikator yang jelas dan langkah antisipatif sebelum pengambilan keputusan PHK.
“Paling tidak kalau mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas. Misalnya ada yang salah, makanya perlu dievaluasi. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu saja,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini, Pemkot Makassar belum memberikan penjelasan resmi kepada DPRD terkait rencana evaluasi dan pengurangan tenaga kontrak tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang detail ke kami. Tiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja. Itu semua saya terus soroti,” pungkas Kasrudi. (*)