Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi advokasi isu SPARK WASH yakni International Budget Partnership (IBP), Seknas FITRA, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), WALHI Sulsel, dan YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, beserta komunitas PARAS (Perempuan Pejuang Air Bersih) melakukan audiensi dan penyerahan policy brief terkait kebijakan pentingnya integrasi isu sanitasi dan air bersih dalam dokumen perencanaan daerah di kantor Bappeda Kota Makassar. Selasa, 17 Juni 2025.
Kepala Bidang Infrastruktur Irwan Andana menyampaikan, masukan dari masyarakat sipil sangat berarti bagi pemerintah Kota Makassar. Saat ini isu terkati sanitasi dan air bersih sudah termuat dalam RPJMD Kota Makassar.
“Kami membuka ruang kolabirasi untuk memperkuat implementasinya dalam bentuk FGD di bulan Oktober 2025,” tambahnya.
Selain itu, Koalisi juga menyerahkan policy brief ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang diterima langsung oleh Sub Program Sanitasi dan Air Bersih, Eni Bakiman, dalam pertemuan tersebut menegaskan perlunya data yang lebih rinci dan berbasis wilayah agar pembangunan infrastruktur air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Terima kasih, saya sangat mengapresiasi adanya kolaborasi seperti ini dari masyarakat sipil. Namun, kami membutuhkan dukungan berupa data yang akurat dan terpetakan berdasarkan wilayah, termasuk jumlah penerima manfaat yang perlu difasilitasi. Selain itu, dibutuhkan juga lahan hibah dari masyarakat untuk pembangunan sumur bor,” ucapnya.
Koalisi masyarakat sipil berharap bahwa sinergi antara komunitas, perempuan pejuang air bersih, dan pemerintah ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat pesisir, yang selama ini paling terdampak oleh keterbatasan akses air bersih dan sanitasi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem layanan dasar yang adil, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi warga.