Ikolom.Makassar – Gabungan organisasi yang tergabung dalam FIK ORNOP Sulsel bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu menggelar konferensi pers di Kantor LBH Makassar pada Senin (19/01/2026). Pertemuan ini merespons keras munculnya wacana elit partai politik yang berencana mencabut mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Dalam pernyataannya, Koalisi OMS Sulsel menilai bahwa rencana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD atau melalui penunjukan pemerintah pusat merupakan langkah mundur bagi demokrasi. Mereka membedah lima poin krusial yang melandasi penolakan ini:
- Pilkada langsung sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat.
- Pilkada melalui DPRD hanya untuk kepentingan pribadi elit pemerintah pusat atau anggota DPRD bersama partai politiknya.
- Pilkada melalui penujukan pemerintah pusat atau pemilihan DPRD akan sistem otoritarianisme.
- Biaya mahal Pilkada langsung adalah dalih sesat.
- Buruk rupa partai politik.
Pernyataan Sikap dan Tuntutan
Sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi tersebut, Koalisi OMS Sulsel secara resmi mengeluarkan tiga poin pernyataan sikap tegas:
- Menolak Keras segala bentuk perubahan mekanisme Pilkada Langsung, baik melalui penunjukan pusat maupun pemilihan oleh DPRD.
- Mengecam partai-partai politik (Golkar, PKB, Demokrat, dan PSI) yang dinilai sebagai inisiator atau penyetuju rencana penghapusan Pilkada langsung.
- Menyerukan Konsolidasi kepada seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan untuk bersatu melawan upaya pencabutan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.
Konferensi pers ini diakhiri dengan komitmen Koalisi OMS Sulsel untuk terus mengawal isu ini dan melakukan mobilisasi gerakan sipil jika rencana tersebut terus dilanjutkan oleh para elit politik di tingkat pusat.