Ikolom.Makassar, – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, pada Senin (25/8).
Aksi bertajuk “Indonesia Sold Out: Kita Belum Merdeka” ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Massa aksi melakukan orasi secara bergantian, membawa spanduk serta poster tuntutan, dan melakukan aksi bakar ban. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat penutupan sebagian badan jalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari kebijakan fiskal, legislasi kontroversial, hingga penolakan terhadap proyek-proyek strategis yang dianggap tidak pro-rakyat. Salah satu fokus utama adalah penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, yang dinilai menambah beban ekonomi masyarakat.
Aksi berjalan secara damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian guna menjaga ketertiban selama berlangsungnya unjuk rasa.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Supriadi Arif, turun langsung menemui massa aksi dan menerima aspirasi mereka. Ia juga menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti seluruh poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Adapun 11 tuntutan utama yang disuarakan oleh BEM UNM adalah sebagai berikut:
1. Menolak Rancangan KUHAP yang dianggap bermasalah.
2. Menolak pasal-pasal kontroversial dalam RUU Penyiaran.
3. Mencabut UU TNI dan menegakkan supremasi sipil.
4. Menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
5. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR.
6. Menolak penulisan ulang sejarah bangsa yang melegitimasi kekuasaan.
7. Menolak kebijakan tarif resiprokal AS-Indonesia.
8. Menolak proyek strategis nasional yang tidak berpihak pada rakyat.
9. Menolak revisi UU Pokok Agraria dan menuntut reforma agraria sejati.
10. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
11. Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai daerah.
Aksi berakhir dengan tertib dan kondusif, meskipun sempat terjadi gangguan lalu lintas selama unjuk rasa berlangsung. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal realisasi dari tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Sulsel.