MARITIM MUDA Bulukumba Ultimatum DPRD : Aksi Jilid II Siap Digelar

Ikolom.Bulukumba – MARITIM MUDA Bulukumba mengeluarkan ultimatum keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba setelah janji untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dugaan penyimpangan proyek infrastruktur tidak kunjung direalisasikan.

Keresahan masyarakat semakin memuncak, dan kini organisasi ini mengancam akan menggelar Aksi Jilid II jika tuntutan yang mereka bawa tidak dipenuhi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari ini, Illang, perwakilan MARITIM MUDA Bulukumba, menegaskan bahwa dprd kab Bulukumba hari ini seolah loyo kalau kita bicara soal MBG.

“Kami tidak butuh kata-kata manis, kami butuh tindakan nyata! Jika DPRD menunda RDP, maka saya menilai bahwa kecurigaan kami akan keterlibatan anggota dprd semakin kuat, olehnya jangan salahkan rakyat jika turun kembali dengan kekuatan lebih besar dalam Aksi Jilid II,” tegasnya dengan nada yang tidak kalah keras.

MARITIM MUDA Bulukumba telah menyusun 3 tuntutan utama terkait MBG yang akan dibawa dalam Aksi Jilid II jika DPRD tidak segera menetapkan jadwal resmi untuk RDP. Tuntutan tersebut meliputi:

1. Audit Total Program MBG: Membuka seluruh data anggaran dan proses pengadaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
2. Menghentikan Praktik Penyedia Nakal: Mengakhiri praktik-praktik yang mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan pribadi.
3. Ungkap Indikasi Mark Up dan Penyalahgunaan Anggaran MBG*l: Mengungkapkan indikasi mark up dan penyalahgunaan anggaran dalam Program MBG sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Illang menekankan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk memihak kepentingan rakyat, bukan melindungi kepentingan kelompok tertentu.

“Jika dalam waktu dekat DPRD tidak segera menetapkan jadwal resmi RDP, maka Aksi Jilid II akan digelar dengan jumlah massa lebih besar dan dengan tuntutan yang lebih keras. Ingat, suara rakyat adalah suara kebenaran, dan pengkhianatan terhadap rakyat adalah pengkhianatan terhadap konstitusi,” pungkasnya.

Dengan ultimatum ini, MARITIM MUDA Bulukumba menegaskan sikap tegas mereka untuk memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Masyarakat Bulukumba dan sekitarnya kini menantikan tindakan nyata dari DPRD Bulukumba. Apakah mereka akan memenuhi tuntutan rakyat ataukah harus menghadapi Aksi Jilid II yang lebih besar dan lebih keras? Waktu akan menjawab. Tutup Illang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *