Perempuan penyandang disabilitas mengalami berbagai tantangan dalam mengakses layanan Kesehatan. Setidaknya terdapat empat kategori hambatan yang dialami penyandang disabilitas; hambatan sikap, fisik, komunikasi dan sumber daya. Implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan layanan kesehatan masih menemui berbagai persoalan, antara lain persoalan yang bersifat budaya, yaitu pemahaman dan sikap yang belum merata pada kalangan masyarakat tentang layanan kesehatan inklusif.
Selain itu, juga terdapat persoalan yang bersifat praktik berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan umur dan jenis disabilitasnya. Selanjutnya, persoalan terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan yang belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut juga dialami dalam mengakses layanan kesehatan di puskesmas, sementara puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan rumah penduduk termasuk perempuan disabilitas. Demikian juga dengan persoalan regulasi untuk mendukung upaya pemenuhan hak kesehatan perempuan disabilitas.
Dilatarbelakangi situasi tersebut, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Perkumpulan Inisiatif dan Seknas Fitra dalam Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang didukung oleh Internasional Budget Partneship (IBP) melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas cara berinteraksi dengan ragam penyandang disabilitas dan juga review SOP Pelayanan Kesehatan di 6 Puskesmas yang ada di kota Makassar yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Rabu, 28 Mei 2025.
Ketua HWDI, Maria Un menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan bagaimana komunikasi/berinteksi dengan penyandang disabilitas di pelayanan Puskesmas.
“Banyak petugas puskesmas tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap petugas yang ada di Puskesmas, selain itu, HWDI sudah mensurvei 6 Puskesmas (Puskesmas, Tamalate, Jumpandang, Tama Maung, Kassi-Kassi, Pertiwi dan Pattingalloang) yang ada di Kota Makassar, mayoritas Puskesmas belum memiliki SOP pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” Ungkapnya.
Ia juga menambahkan, pada pertemuan kedua melakukan review draft SOP pelayanan yang telah disusun oleh HWDI bersama jejaring yang kemudian akan didiskusikan bersama perwakilan 6 Puskesmas dan beberapa Dinas yang hadir pada pertemuan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Makassar, Sunarti, mengapresiasi atas terselenggaranya pelatihan disability perspektif dan interaction training dan review SOP pelayanan kesehatan.
“Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat, kegiatan ini akan memberikan dampak positif dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas khususnya perempuan,” ucapnya dalam sambutan.
selain itu, ia juga menambahkan bahwa sudah ada 6 puskesmas yang telah di assesmen SOP pelayanan kesehatan oleh HWDI, sehingga Dinas Kesehatan Kota Makassar berkomitmen mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas layanan penyandang disabilitas di puskesmas secara umum dan khususnya di 6 puskesmas yang telah di assesmen.
“untuk review SOP pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan kota Makassar akan dilakukan mendampingan dari Dinas Kesehatan, sehingga ini menjadi komitmen kami,” tuturnya.