Ikolom.Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah untuk membahas penyelesaian kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat koordinasi (rakor) akan dilaksanakan secara daring pada Senin, 29 September 2025.
“Besok, kami dari Kemendagri akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Selain itu, Menkes juga akan hadir dan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” ungkap Tito saat konferensi di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025), dikutip dari Merdeka.com.
Dalam rakor tersebut, Tito menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain kepala daerah, sejumlah pihak lain juga akan terlibat. “Akan ada perwakilan dari BGN, Wakil BGN, serta Wamendikdasmen karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir. Tadi ada juga yang disebut UKS, Unit Kesehatan Sekolah, dan hal ini juga akan melibatkan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Guru Protes Makanan Tidak Layak Konsumsi
Di sisi lain, seorang guru SDN Bintoro 5 Jember, Nur Fadli, mengaku kesal karena ratusan paket makanan bergizi gratis berupa salad dan spageti diduga sudah tidak layak konsumsi. Akhirnya, makanan tersebut diberikan untuk pakan ayam.
“Ini tidak layak. Bukan cerdas lagi kalau dimakan, bisa membuat anak-anak kami sakit. Makanan ini sudah tidak layak,” kata Nur Fadli, Minggu (28/9/2025).
Ia menegaskan bahwa kesehatan anak-anak jangan sampai diabaikan. “Kenapa di sini, karena berada di pelosok, makanan ini menjadi basi,” tegasnya. Beruntung, makanan yang tercium bau menyengat tersebut belum sempat dibagikan kepada siswa.
Menurut Nur Fadli, sekitar seratus paket makanan ditujukan untuk murid TK, SD, hingga SMP. “Ini satu paket. Jadi satu paket yang diantarkan itu berarti satu dapur,” tambahnya.
BGN Catat Kasus Banyak Terjadi di SPPG Baru
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Sabtu (27/9/2025) untuk meminta laporan perkembangan pelaksanaan MBG. Dadan melaporkan jumlah SPPG yang sudah beroperasi mencapai 9.615 unit dan melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
Dadan juga membeberkan data kejadian luar biasa (KLB) terkait keracunan. Pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, terdapat 2.391 SPPG dengan 24 kasus. Sementara sejak 1 Agustus–27 September 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 7.244 dengan 47 kasus.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” jelas Dadan. Ia menambahkan, faktor penyebab insiden antara lain kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran SOP.
Prabowo Ingatkan Fokus pada Solusi
Usai pulang dari kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kasus keracunan MBG merupakan isu serius yang harus segera diselesaikan. “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan agar kasus ini tidak dipolitisasi. “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan, mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan memberi makan jutaan anak tentu besar, tetapi harus dihadapi bersama. “Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelas Prabowo.