Ikolom.SulSel – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).
Kedatangan Mendagri disambut hangat oleh jajaran pejabat Sulsel, antara lain Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sekda Provinsi Jufri Rahman, Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, serta 24 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel bersama jajaran Forkopimda. Dikutip dari laman berita Pintasan.co
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan terima kasih atas perhatian Mendagri terhadap kemajuan pembangunan di Sulsel.
“Kunjungan Bapak Tito Karnavian menjadi momentum penting. Beliau juga memberikan arahan kepada seluruh bupati dan wali kota mengenai situasi keamanan, program Asta Cita, pengelolaan APBD, hingga kebijakan pro rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen bersama.
“Kami menyepakati kerja sama terkait pengembangan layanan transportasi sebagai salah satu program strategis provinsi,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa daerah harus memperkuat sektor ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, peran sektor swasta dan UMKM sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi.
“Kebijakan harus pro rakyat, membuka lapangan kerja, menjaga inflasi tetap stabil, serta memudahkan perizinan dan memberikan insentif. Jika sektor swasta dan UMKM berkembang, maka investasi bergerak, ekonomi tumbuh, inflasi terkendali, dan PAD meningkat,” jelas Tito.
Tito juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Saya berharap kekompakan ini terus diperkuat. Saya siap membantu kapan pun dibutuhkan. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi ajang konsolidasi pemerintahan, tetapi juga penguatan arah pembangunan daerah. Dengan melibatkan seluruh kepala daerah dan Forkopimda, forum ini menjadi ruang koordinasi strategis untuk menyatukan langkah antara pusat dan daerah.
Penekanan pada sektor ekonomi, UMKM, serta transportasi menunjukkan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, arahan terkait stabilitas keamanan menjadi penegasan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal jika didukung kondisi sosial-politik yang kondusif.