Ikolom.Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengajak semua kepala daerah untuk menunda kegiatan daerah yang bersifat seremonial.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Dikutip dari laman berita kompas.com
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan,” ucap Tito, dalam paparannya, Selasa.
Tito meminta agar kegiatan daerah, termasuk ulang tahun daerah, digelar secara sederhana.
“Jadi, baik hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana,” ujar dia.
Dia menyarankan agar kepala daerah mengubah acara seremonial menjadi kegiatan bermanfaat.
“Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu, itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat,” lanjut dia.
Tito khawatir jika kegiatan daerah yang terkesan mewah digelar justru menjadi tidak sensitif dengan situasi saat ini.
“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” kata dia.
Dia juga khawatir hal ini disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. “Nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak baik,” ucap Tito.
Arahan Mendagri Tito Karnavian ini menegaskan pentingnya sensitivitas sosial pejabat daerah di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Menurutnya, kegiatan seremonial yang berlebihan berisiko menimbulkan kesan pemborosan dan memicu ketidakpuasan publik, terutama jika viral di media sosial.
Tito menekankan bahwa kesederhanaan justru akan memperkuat citra pemerintah daerah sebagai pihak yang peduli dan dekat dengan rakyat. Alternatif kegiatan seperti santunan sosial atau kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dinilai lebih tepat ketimbang pesta mewah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya isu negatif yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperkeruh keadaan.