Ikolom.Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan keras menanggapi kritik sejumlah ekonom atas pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut Purbaya, kritik tersebut lebih dilandasi rasa iri dibandingkan argumentasi objektif.
“Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya,” ujar Purbaya kepada wartawan di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari detik.com, Selasa (20/1/2026).
Pencalonan Thomas Djiwandono menuai sorotan karena dinilai berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Kekhawatiran itu muncul mengingat kedekatannya dengan otoritas fiskal, posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra, serta hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai keponakan.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa Thomas akan menjaga independensi jika resmi masuk BI, termasuk dengan melepas keterlibatan aktif di partai politik. Ia juga menekankan bahwa pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh satu individu.
“Nanti kalau orangnya ke sana, Pak Thomas pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia nggak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang. Tapi kan Dewan Gubernur bukan satu orang, ada berapa? Tujuh. Nggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya. Jadi harus diskusi antar mereka nanti. Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BI tidak bisa serta-merta disebut sebagai intervensi, selama tidak ada tekanan langsung dalam pengambilan keputusan moneter.
“Jadi selama approach-nya seperti itu, nggak ada masalah. Nanti kalau ada intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan, itu kan bisa kelihatan. Selama ini kan cuma sinergi ke arah yang lebih bagus kan, kalau itu bukan intervensi, (tetapi) kerja sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan bahwa independensi BI tetap terjaga meski terdapat koordinasi dengan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal agar pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.
“Kalau independensi nggak ada hubungannya (Thomas masuk BI), kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah, selama ini kan nggak ada. Walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” beber Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Sementara itu, kritik keras datang dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai jabatan Deputi Gubernur BI seharusnya diisi oleh pejabat karier internal BI, bukan figur eksternal seperti Thomas Djiwandono.
“Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran paska reformasi 98. Deputi Gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter,” ujar Bhima.
Ia menilai masuknya figur dengan latar belakang fiskal dan politik ke BI dapat memunculkan kesan intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter, yang berpotensi merusak kredibilitas bank sentral di mata publik dan investor.
“Sentralisasi pemerintahan Prabowo makin terasa dan mungkin terinspirasi dari Trump yang intervensi The Fed, hanya caranya beda di mana Trump mengkriminalisasi Gubernur The Fed. Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter. Rupiah bisa makin melemah karena kehilangan legitimasi di mata investor,” imbuhnya.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai kondisi independensi BI saat ini sudah berada dalam tekanan, terutama akibat kebijakan burden sharing dan narasi relasi subordinatif antara BI dan pemerintah.
“Jika yang terjadi adalah swap Deputi Gubernur BI dan Wamenkeu terjadi, maka persepsi terkait independensi BI akan terpuruk cukup dalam,” katanya.
Adapun Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai relasi keluarga dengan presiden dan afiliasi politik membuat sensitivitas pasar meningkat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemutusan hubungan partisan dan kepatuhan terhadap standar konflik kepentingan jika Thomas masuk BI.
“Pada akhirnya BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif, menegakkan pagar etik, membuka transparansi argumentasi kebijakan dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek. Jika Thomas Djiwandono ikut menguatkan praktik itu, ia tidak menggerus independensi, ia justru membantu memulihkan kepercayaan pasar,” ujarnya.