IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif yang memungkinkan disiplin anggaran tetap terjaga tanpa mengabaikan sektor lainnya.
“Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025) dikutip Liputan6.com.
BACA JUGA: Lantik Pengurus IKA Unhas di Makassar, Andi Amran Sulaiman Tekankan Perkuat Sinergi Antar Alumni
Menkeu menekankan bahwa target pembangunan 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai langkah strategis melalui kolaborasi antara instrumen fiskal dan moneter.
Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah. FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan guna memastikan masyarakat berpendapatan rendah dapat memiliki akses terhadap perumahan yang terjangkau.
“Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan,” jelas Sri Mulyani.
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR. Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan guna menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi pendanaan, Sri Mulyani juga menyoroti penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang akan mendukung pembiayaan sektor perumahan. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Himbara dengan memanfaatkan fasilitas kredit yang berasal dari Giro Wajib Minimum (GWM) yang diturunkan sebesar Rp80 triliun.
“Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK, dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan, yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kepemilikan rumah, baik rumah dengan fasilitas MBR maupun rumah komersial. Melalui berbagai skema pendanaan dan kebijakan fiskal yang hati-hati, sektor perumahan diharapkan semakin inklusif dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan perumahan di Indonesia.
“Selain itu tentu teman-teman semuanya tahu bahwa kami mengelola APBN termasuk berbagai biaya untuk berbagai program-program Astacita,” pungkas Sri Mulyani.