Ikolom.Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung pelucutan senjata secara multilateral sebagai fondasi penting dalam menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan internasional, di tengah meningkatnya dinamika dan ketegangan geopolitik global.
“Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan,” kata Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2), seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri. Dilansir Antara.
Dalam pernyataannya, Sugiono menilai kondisi global saat ini menjadi lebih berbahaya, penuh ketidakpastian, serta semakin terpolarisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh kecenderungan banyak negara yang mulai mengedepankan pendekatan defensif dalam kebijakan keamanan.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap hukum internasional dan lembaga multilateral yang selama ini menjadi penopang tata kelola global. Menurutnya, perkembangan pelucutan senjata dunia tidak hanya mengalami stagnasi, tetapi juga menunjukkan kemunduran.
“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan,” katanya.
Sugiono menambahkan bahwa berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) perjanjian pembatasan senjata nuklir terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia sebagai dua negara pemilik arsenal nuklir terbesar menjadi sinyal yang patut diwaspadai.
“Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka,” katanya.
Selain itu, ia turut menyinggung kemajuan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, serta pemanfaatan ruang angkasa yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko eskalasi konflik tanpa mekanisme pengamanan yang memadai.
“Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini,” kata Sugiono.
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB menjadi momentum penting karena merupakan sidang pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak lembaga tersebut berdiri pada 2006. Persidangan dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret.
Dalam masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik turut menjadi perhatian utama, di antaranya pencegahan praktik sunat perempuan, penguatan budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak penyandang disabilitas, serta pemenuhan hak anak.