Ikolom.Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan pemerintahan terbuka dalam pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka yang digelar di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.
Dalam kesempatan tersebut, Rini menyampaikan hal itu di hadapan Deputy Secretary-General OECD Mary Beth Goodman dan sejumlah pihak terkait lainnya. Ia menekankan bahwa penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka bertujuan untuk mendekatkan, mempercepat, serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/10), dikutip dari Antara.
Rini menjelaskan bahwa pemerintahan terbuka sering kali dipandang sebatas reformasi teknis prosedur dan regulasi. Padahal, menurutnya, pada intinya agenda ini bersifat sangat manusiawi.
“Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebagai negara yang sedang dalam proses aksesi OECD, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global. Rini menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta baru-baru ini menegaskan bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka merupakan jalur terintegrasi menuju kepercayaan publik dan demokrasi yang lebih kuat.
“Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik,” kata Rini.
Ia menambahkan bahwa di era digital, teknologi memiliki peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi.
“Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Rini menekankan pentingnya kolaborasi dan keberanian dalam menghadapi tantangan tata kelola modern.
“Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” tuturnya.