IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis Universitas Sebelas Maret (UNS).
Di hadapan civitas akademika, Amran mengungkap bahwa seorang pengamat terkenal kemungkinan besar akan segera dipenjara.
“Pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya, Bapak-Ibu pasti tahu,” ujar Amran dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Universitas Sebelas Maret, Senin (14/4/2025).
BACA JUGA:
Jaga Estetika dan Kelestarian Kota Makassar, Appi Larang Pemasangan Spanduk di Pohon
Menurut Amran, pengamat tersebut bukan hanya sekadar pengkritik pemerintah, tetapi diduga kuat menjadi bagian dari persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa. Ia bahkan menyebutnya sebagai “musuh negara”.
“Maaf, karena ada juga pengamat yang ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor dan Guru Besar, sebentar lagi kemungkinan besar dipenjara. Dia bagian dari masalah di republik ini,” tegasnya.
Proses Hukum Sedang Berjalan
Amran menjelaskan bahwa proses hukum terhadap pengamat tersebut sudah berjalan. Berkas-berkas terkait dugaan pelanggaran telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan didorong oleh kepentingan pribadi.
“Kami dinego banyak orang, ‘Pak Menteri bisalah’. Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta,” katanya.
Ia pun kembali menekankan bahwa proses hukum akan segera sampai pada tahap penahanan. “Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia dipenjara,” tambahnya.
Identitas Masih Dirahasiakan
Meski pernyataannya memantik perhatian, Amran tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pengamat yang dimaksud.
Ia hanya memberikan petunjuk bahwa orang tersebut berasal dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, namun bukan dari lingkungan Universitas Sebelas Maret.
“Yang jelas bukan UNS, tapi perguruan tinggi ternama Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan Mentan Amran Sulaiman ini memunculkan spekulasi di publik dan menambah sorotan terhadap hubungan antara pemerintah, akademisi, dan pengamat politik di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penegak hukum maupun tanggapan dari pihak yang merasa disebut.