IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi kebijakan efisiensi APBN Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” ujar Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/2), mengutip Antara.
Baca Juga: Respon Optmitis MRR Usai Andi Amran Sulaiman Pimpin Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028: ‘Akan Membawa Kemajuan yang Positif’
Yusril menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang bertujuan membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan. Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendukung pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai tahun ini.
Investasi pada megaproyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Menurut Yusril, efisiensi anggaran akan mencakup pemangkasan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang dianggap tidak mendesak. Meskipun kebijakan ini akan terasa dalam 1-2 tahun pertama pemerintahan, Yusril optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi masa depan Indonesia.
“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada program-program kementerian/lembaga yang manfaatnya bagi masyarakat sulit diukur, seperti perjalanan luar negeri dan kegiatan seremonial. Namun, kebijakan ini tidak akan berdampak pada layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.