IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berencana melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Penataan birokrasi ini mencakup pejabat eselon II, III, dan IV yang saat ini masih banyak diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
BACA JUGA: Menko Polkam: Oknum TNI Penembak 3 Polisi Harus Dihukum Berat
Munafri mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penilaian awal terhadap pejabat eselon II dan akan merotasi sekitar 24 pejabat. Pergeseran ini mencakup jabatan kepala dinas, staf ahli, serta asisten pemerintahan.
“Kalau eselon II yang kosong ada delapan, ditambah yang bisa diputar sekitar 24 pejabat,” ujarnya kepada awak media di Balaikota Makassar, Senin (17/3/2025).
Selain rotasi, Munafri juga akan mengisi delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih kosong, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pendidikan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tak hanya itu, posisi Sekretaris Daerah yang telah kosong selama setahun juga menjadi prioritas untuk segera diisi. Munafri mengisyaratkan kemungkinan melakukan asesmen atau lelang jabatan ulang untuk mengisi posisi strategis tersebut.
“Kita akan lihat apakah perlu dilelang ulang. Insyaallah, kalau aturannya memungkinkan, kita akan mengikuti prosedur yang ada,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum mengeksekusi kebijakan ini.
“Seandainya tidak ada aturan yang menghambat, kita pasti sudah mulai rotasi ini. Kita tinggal menunggu kabar dari Kemendagri untuk tindak lanjut surat izin tersebut,” jelasnya.
Selain pejabat eselon II, penataan birokrasi juga akan menyentuh pejabat eselon III dan IV, yang mencakup kepala bagian, camat, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga lurah.
“Kalau tidak salah, eselon III dan IV ini harus diikuti dengan by name by jabatan. Tapi jumlahnya cukup banyak, ratusan jabatan di Pemkot masih kosong,” tutupnya.