IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL— Ketegangan diplomatik kembali mencuat setelah pemerintah Israel menolak kunjungan delegasi menteri luar negeri dari negara-negara Arab ke Tepi Barat. Keputusan itu memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, terutama dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Bahrain.
Dalam konferensi pers bersama di Amman, Yordania, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, menyebut penolakan tersebut sebagai cerminan ekstremisme Israel dan penolakan terhadap perdamaian.
“Penolakan Israel terhadap kunjungan komite ke Tepi Barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme serta penolakannya terhadap segala upaya serius menuju jalur damai,” tegas Faisal, dikutip dari Reuters, Senin (2/6/2025).
BACA JUGA:
Gaji ke-13 ASN Cair Juni Ini, Pemerintah Gelontorkan Rp49,3 Triliun dan Tambahan Stimulus Sosial-Ekonomi
Pangeran Faisal juga menambahkan, langkah Israel ini justru akan memperkuat tekad negara-negara Arab untuk menggencarkan upaya diplomasi di tingkat internasional demi melawan arogansi Tel Aviv.
Israel Tolak Kunjungan Menteri Arab
Rencana kunjungan ke Ramallah sejatinya melibatkan para menteri luar negeri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Mereka dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebagai bagian dari misi kelompok kontak Arab.
Namun pada Sabtu (31/5), Israel secara resmi menyatakan tidak akan mengizinkan pertemuan tersebut. Seorang pejabat Israel bahkan menyebut pertemuan itu sebagai “provokatif”, karena membahas pembentukan negara Palestina.
Kecaman dari Yordania dan Mesir
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menuding Israel sengaja menghalangi peluang solusi damai antara dunia Arab dan Israel.
“Ini contoh nyata bagaimana Israel menghancurkan peluang penyelesaian yang adil dan menyeluruh,” ujar Safadi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan bahwa konferensi internasional yang akan digelar di New York pada 17–20 Juni bersama Arab Saudi dan Prancis, akan membahas keamanan pasca-gencatan senjata di Gaza, serta rekonstruksi wilayah Palestina untuk mencegah pengusiran warga oleh Israel.
Kritik dari Dalam Israel Sendiri
Kecaman tidak hanya datang dari luar. Politikus Arab-Israel Ayman Odeh menilai keputusan Israel sebagai langkah untuk melemahkan Otoritas Palestina (PA).
Ia menyebut kunjungan para menteri Arab bertujuan memperkuat PA, mengakhiri perang di Gaza, serta mendukung inisiatif Saudi-Prancis di PBB untuk menciptakan peta jalan menuju pengakuan negara Palestina.
“Israel tahu bahwa penguatan Otoritas Palestina bertentangan dengan kebijakan mereka sendiri, karena PA dianggap sebagai inti dari negara Palestina,” ujar Odeh dalam wawancara dengan Al Arabiya.
Dukungan Internasional Meningkat untuk Solusi Dua Negara
Langkah Israel ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Eropa, yang mendukung solusi dua negara. Solusi ini menyerukan pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdampingan secara damai dengan Israel.
Namun, tindakan Israel yang terus memperluas pendudukan dan menolak inisiatif diplomatik Arab dinilai menghambat realisasi solusi damai jangka panjang di kawasan Timur Tengah.