Ikolom.news

RUU TNI Disahkan, Komisi I DPR RI Minta Panglima Tarik Seluruh Prajurit dari Jabatan Sipil

Pratama RMaret 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera mengeluarkan surat perintah untuk menarik seluruh prajurit TNI yang masih menduduki jabatan sipil, menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menjadi Undang-Undang. BACA JUGA: Kaitan Kasus Hasto dengan Pemecatan Jokowi dari PDIP Hasanuddin menegaskan bahwa sesuai…

Kaitan Kasus Hasto dengan Pemecatan Jokowi dari PDIP

Pratama RMaret 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan KPK dan suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025), Hasto mengaitkan kasus yang menjeratnya dengan pemecatan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, dari PDIP. BACA JUGA: Prabowo Gelar Sidang Kabinet…

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Singgung Kekalahan Timnas Indonesia

Pratama RMaret 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025) sore. Sidang ini dihadiri oleh seluruh menteri kabinet, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. BACA JUGA: Sengketa Proyek Satelit Kemhan: Indonesia Wajib Bayar Ganti Rugi Rp 380…

Sengketa Proyek Satelit Kemhan: Indonesia Wajib Bayar Ganti Rugi Rp 380 Miliar kepada Navayo

Pratama RMaret 21, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Sengketa antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perusahaan Navayo International AG memasuki babak baru. Pengadilan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura telah memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar 24,1 juta Dollar AS (sekitar Rp 380 miliar) kepada Navayo. Jika pembayaran tidak segera dilakukan, denda keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS…