IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Penambahan staf khusus (stafsus) di berbagai kementerian mendapat kritik tajam karena dilakukan di tengah proses efisiensi anggaran. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengerem penambahan staf khusus guna menjaga kepercayaan publik.
“Harapan saya ketika efisiensi dilakukan, sedemikian lupa, mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus yang ada, supaya di publik juga elok,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Liputan6.com.
Efisiensi Anggaran Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah
Said juga menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah pagu anggaran, termasuk efisiensi anggaran, sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan DPR.
“Undang-Undang APBN, Pasal 20 dan 50 ini adalah semua kewenangan domain pemerintah. Mengurangi, menambah, itu adalah domain pemerintah,” terangnya.
Menurutnya, penganggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjalankan visi-misi presiden, termasuk dalam program Asta Cita, yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga swasembada pangan.
“Kenapa Pasal itu muncul? Karena ini akan memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih untuk lebih lagi mempertajam visi-misinya, terutama Asta Cita. Oleh karena Presiden melakukan percepatan seperti swasembada pangan, kemudian MBG,” pungkas Said.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Lantik Enam Staf Khusus
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik enam staf khusus di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Selasa, 11 Februari 2025. Salah satu sosok yang menarik perhatian publik adalah Deddy Corbuzier, yang turut diangkat sebagai staf khusus Menhan.
“Selasa 11 Februari 2025, saya Melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta,” tutur Sjafrie dalam akun Instagramnya @Sjafrie.Sjamsoeddin.
Penambahan stafsus di kementerian, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran, menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan terkait urgensi serta efektivitas langkah tersebut dalam mendukung kinerja pemerintahan.