Ikolom.Makassar – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) menyiapkan anggaran hampir Rp900 miliar untuk memperbaiki gedung-gedung DPRD yang rusak akibat kerusuhan di berbagai daerah.
Salah satunya adalah Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, yang hangus terbakar dalam aksi unjuk rasa, Sabtu (29/8/2025) dini hari.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyambut baik langkah pemerintah pusat. Ia mengaku bersyukur karena kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas. Mengutip dari Tribuntimur.com, (4/8/2025).
“Alhamdulillah pemerintah pusat memberikan atensi luar biasa terhadap kondisi pasca demo. Ini bentuk perhatian Pak Presiden kepada pemerintah daerah dengan langkah cepat mensupport pembangunan kembali kantor DPRD,” ujar Cicu, sapaan akrabnya, Kamis (4/9/2025).
Menurut Rachmatika, pembangunan kantor baru DPRD Sulsel diperkirakan membutuhkan waktu setahun, sesuai estimasi Menteri PU, Dody Hanggodo. “Kalau kita dengar statement pemerintah pusat, butuh waktu satu tahun sudah jadi,” katanya.
Dody sebelumnya menegaskan bahwa KemenPU akan mempercepat proses perbaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Biayanya total hampir Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia. Mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar,” jelasnya.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, menyebut pihaknya tengah menyiapkan administrasi untuk KemenPU serta menyusun Detail Engineering Design (DED). Perencanaan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025.
Meski begitu, Rachmatika menegaskan pembangunan tidak bisa langsung dilakukan tanpa kajian teknis. Saat ini, tim ahli Universitas Hasanuddin (Unhas) masih melakukan uji forensik terhadap struktur bangunan.
“Walaupun tampak berdiri, strukturnya bisa saja rapuh. Itu harus diuji secara klinis lewat laboratorium,” katanya.
Sementara menunggu pembangunan, aktivitas 85 anggota DPRD Sulsel dialihkan ke lokasi sementara. “Bekerja di tempat darurat memang tidak mudah, tapi kita harus sabar. Semoga proses berjalan lancar dan DPRD bisa kembali berkantor di gedung sendiri,” pungkas Rachmatika.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan Pemkot bergerak cepat pasca kerusuhan. Pemulihan keamanan dilakukan bersama TNI, Polri, dan Satpol PP, serta melibatkan masyarakat lewat posko siaga di tingkat RT/RW.
“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” tegas Munafri.