Ikolom.News – Pemerintah mulai mengambil langkah nyata dalam mengembangkan produksi energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis bioetanol.
Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong tumbuhnya industri yang memanfaatkan bahan baku lokal.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan, saat ini tersedia lahan seluas 240.000 hektar di 18 provinsi yang siap digunakan untuk penanaman tanaman bahan baku bioetanol seperti tebu dan sagu.
“Lahan tersebut tersebar di beberapa provinsi, dan saat ini sekitar 240.000 hektar sudah tersedia,” ujar Nusron dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, potensi lahan tersebut akan terus bertambah seiring dengan pemetaan tambahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Pemerintah menargetkan ketersediaan lahan mencapai hingga 1 juta hektar guna memperkuat produksi bioetanol nasional.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai dua wilayah paling prospektif untuk pengembangan pabrik bioetanol adalah Merauke, Papua, dan Jawa Timur, karena ketersediaan bahan baku yang melimpah di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan kapasitas produksi sangat bergantung pada pasokan bahan baku.
“Yang paling potensial saat ini ada di Jawa Timur karena pasokan molase cukup besar di sana,” jelasnya di Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
Pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan sagu sebagai bahan baku etanol dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioetanol berbasis sagu.
Selain itu, rencana pembangunan pabrik etanol oleh PTPN III (Persero) di Jawa Timur juga menjadi perhatian utama Kemenperin.
Putu menegaskan, koordinasi antar kementerian akan terus dilakukan agar pengembangan industri etanol berbasis tebu dapat berjalan seiring dengan program swasembada gula nasional.
Langkah pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis bioetanol ini menunjukkan keseriusan menuju transisi energi hijau dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Selain memperkuat ketahanan energi nasional, program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian lokal, serta mendorong investasi di sektor hilirisasi energi.
Kolaborasi lintas kementerian—antara ATR/BPN, Kemenperin, BRIN, dan BUMN seperti PTPN III—diharapkan menciptakan ekosistem industri bioetanol yang berkelanjutan, mulai dari penyediaan lahan, riset bahan baku, hingga produksi dan distribusi.
Jika berjalan optimal, pengembangan bioetanol ini dapat menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam mencapai target net zero emission dan memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya lokal.