IKOLOM.NEWS, SULSEL – Komisi D DPRD Sulsel dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diikuti perwakilan PT Masmindo dan Pj Bupati Luwu Muh. Saleh di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (22/12/2024).
Agenda rapat itu menyoroti tambang emas PT Masmindo Dwi Area didesak untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan milik warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kesimpulan dari rapat dengan pendapat ini meminta kepada PT. Masmindo dan Pemda Luwu untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan lahan kurang-lebih 136 hektare itu,” kata Kadir Halid saat diwawancara usai RDP.
RDP DPRD Sulsel merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya yang diikuti masyarakat dari Aliansi Wija To Luwu.
Saat itu, aliansi menyebut PT Masmindo belum membebaskan lahan masyarakat secara sah sehingga menimbulkan konflik hukum.
Kadir Halid dalam rapat itu sempat menyinggung PT Masmindo yang tidak taat aturan hukum sebab banyak lahan milik warga di area tambang emas belum dilunasi.
“Juga ada tanaman masyarakat dan rumah yang belum diselesaikan haknya. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian, tetapi sebenarnya hal ini seharusnya mudah diatasi oleh investor yang taat hukum,” ujar Kadir Halid dalam RDP pada 9 Desember 2024.
Namun Pj Bupati Luwu, Muh. Saleh menyebut kehadiran Masmindo l banyak memberikan kontribusi terutama dari segi infrastruktur.
Ia mencontohkan beberapa infrastruktur yang sudah diperbaiki oleh pihak PT Masmindo, seperti pembangunan jembatan.
“Ini sekarang kurang-lebih Rp200 Miliar uang yang disumbangkan kepada negara. Dan dia juga sudah membangun jalan. Bahkan kami sudah membuat MoU untuk menangani infrastruktur,” ujar Saleh di gedung DPRD Sulsel.
Sementara itu, Pj Bupati Luwu Muh. Saleh menyebut kehadiran Masmindo l banyak memberikan kontribusi terutama dari segi infrastruktur. Ia mencontohkan beberapa infrastruktur yang sudah diperbaiki oleh pihak PT Masmindo, seperti pembangunan jembatan.
“Ini sekarang kurang-lebih Rp200 Miliar uang yang disumbangkan kepada negara. Dan dia juga sudah membangun jalan. Bahkan kami sudah membuat MoU untuk menangani infrastruktur,” ujar Saleh di gedung DPRD Sulsel.