IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus utang para petani dan masyarakat kecil di perbankan.
Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (5/5/2025), sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban rakyat kecil yang terjerat utang sejak krisis ekonomi puluhan tahun lalu.
Menurut Presiden Prabowo, utang yang telah menumpuk sejak era krisis moneter 1998 hingga krisis ekonomi 2008 telah menjerat para petani dalam lingkaran setan. Akibatnya, jutaan petani dan masyarakat kecil kini tidak dapat lagi mengakses pinjaman dari perbankan formal.
“Masalah tujuh puluh tahun yang lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank masih ditagih. Jutaan petani rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa mereka pinjam dari rentenir, pinjam dari pinjol,” ujar Prabowo.
BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Dorong Makassar Jadi Kota Percontohan Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Terbaru
Ia menyoroti betapa mencekiknya bunga pinjaman dari rentenir maupun pinjaman online yang bersifat harian, sehingga membuat kondisi ekonomi rakyat kecil semakin terpuruk.
Meski berencana menghapus utang, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita akan tetap disiplin. Kita menjaga defisit tetap terjaga di angka 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto,” jelasnya.
Informasi serupa juga disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengungkapkan bahwa sekitar enam juta petani dan nelayan di Indonesia masih terlilit utang kepada bank, dengan jumlah pinjaman berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta.
Utang-utang tersebut, kata Hashim, sebenarnya sudah lama dihapusbukukan oleh pihak bank dan diganti melalui asuransi, namun hak tagihnya masih aktif.
“Sehingga 6 juta petani dan nelayan ini tidak bisa mendapatkan kredit baru. Mereka akhirnya lari ke rentenir dan pinjol,” ungkap Hashim.
Ia mengaku baru menyadari seriusnya persoalan pinjaman online pada tahun 2023, dan langsung menyampaikan hal tersebut kepada Prabowo.
“Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Dan beliau setuju,” kata Hashim.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari reformasi struktural dalam sektor keuangan yang lebih berpihak pada rakyat kecil dan sektor pertanian. Pemerintah juga diminta transparan dan selektif dalam proses penghapusan agar tepat sasaran.