Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris. Menurutnya, praktik pemberian tantiem selama ini hanya merupakan akal-akalan. Dilansir dari detik.finance.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat (15/8). Ia menegaskan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN agar lebih efisien dan transparan.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget,” kata Prabowo.
Tantiem merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, dewan komisaris, maupun karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, biasanya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Namun, Prabowo menilai pemberian tantiem justru kerap menimbulkan masalah. Ia menyebut sudah memangkas jumlah komisaris di BUMN serta menghapus pemberian tantiem.
“Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” ucap Prabowo yang disambut tepuk tangan anggota dewan.
Lebih lanjut, ia menilai istilah tantiem digunakan sebagai kedok agar masyarakat tidak memahami maknanya. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Prabowo, yang membuat ruang sidang kembali riuh.
Prabowo juga menyoroti adanya komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar dalam setahun hanya dengan menghadiri rapat sebulan sekali. “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantiem tidak perlu diberikan jika perusahaan dalam kondisi merugi. Bahkan, Prabowo meminta direksi maupun komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut untuk segera mengundurkan diri.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, harus benar-benar untung, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Ia menilai BUMN harus dikelola secara profesional, sehat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya sebagai “lahan” bagi segelintir pihak.
Editor: Muliadi