Ikolom.Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, tim tersebut dibentuk untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program strategis tersebut.
“Tim ini dibentuk untuk membantu kerja Badan Gizi Nasional. Jadi pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, membentuk tim koordinasi guna memperkuat pelaksanaan program,” ujar Prasetyo di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Dilansir dari laman berita pintasan.co
Dalam tim tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, ditunjuk sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi MBG.
Prasetyo menegaskan bahwa jabatan tersebut hanya berlaku di tim koordinasi, bukan dalam struktur resmi BGN.
“Posisi Ketua Harian hanya di tim koordinasi, bukan di lembaga BGN,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan bahwa tim koordinasi berperan memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG secara lintas kementerian dan lembaga.
Namun, komando utama pelaksanaan program tetap berada di tangan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“Tim ini berfungsi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan kementerian agar pelaksanaan program MBG lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah menuntaskan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG serta Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Tim Koordinasi MBG.
“Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi MBG. Insya Allah besok Keppres akan diterbitkan. Selain itu, Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG juga telah disepakati,” kata Zulhas seusai rapat finalisasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/10/2025).
Ia menambahkan, satu regulasi yang masih dalam proses penyusunan adalah Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja BGN, yang ditargetkan rampung pekan depan.
Zulhas menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas nasional karena memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan, jika 82,9 juta penerima manfaat membutuhkan satu butir telur per hari, itu berarti kita harus menyiapkan 82,9 juta butir telur setiap harinya, belum termasuk ayam, ikan, sayur, buah, dan beras. Dampaknya sangat besar bagi ekonomi nasional,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksana harian tim MBG akan segera dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program setiap hari.
“Jika target belum tercapai, tim akan segera mencari tahu penyebabnya dan memastikan perbaikan dilakukan. Program ini harus berjalan dengan baik karena menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,” tegas Zulhas.
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar implementasi program berjalan efektif dan terukur.
Keberadaan tim ini diharapkan dapat memastikan seluruh aspek teknis, logistik, dan pengawasan berjalan sinergis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama.
Langkah pemerintah menyiapkan regulasi pendukung seperti Perpres dan Keppres menjadi bentuk kesiapan hukum dan administratif dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut.
Selain berdampak langsung pada perbaikan gizi anak dan masyarakat, program MBG juga memiliki efek domino terhadap perekonomian nasional, terutama sektor pangan, peternakan, dan pertanian.
Dengan mekanisme pemantauan harian dan evaluasi berkala, program ini diharapkan dapat mencapai target gizi seimbang bagi jutaan penerima manfaat serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.