IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL – Rumah Sakit Indonesia di Jabaliya, Gaza Utara, dilaporkan lumpuh total setelah menjadi sasaran serangan drone dan pengepungan intensif oleh militer Israel. Serangan ini terjadi bersamaan dengan operasi darat besar-besaran yang digencarkan pasukan Israel di Gaza bagian utara dan selatan.
Menurut laporan otoritas kesehatan Gaza pada Minggu malam (18/5/2025), serangan langsung terhadap Rumah Sakit Indonesia memaksa fasilitas medis utama itu menghentikan seluruh operasinya. Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan al-Sultan, mengatakan bahwa serangan bahkan mengenai unit perawatan intensif.
“Ada penargetan langsung terhadap rumah sakit, termasuk unit perawatan intensif. Saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai fasilitas tersebut. Di dalamnya masih ada sekitar 30 pasien dan 15 tenaga medis,” ujar Dr. Marwan al-Sultan, dikutip dari Al Jazeera.
BACA JUGA:
Masuk KEN 2025, Festival Pinisi Siap Tampilkan Kejayaan Maritim Nusantara di Bulukumba
Rumah Sakit Indonesia merupakan salah satu dari sedikit fasilitas kesehatan yang masih bertahan di Gaza Utara setelah serangan udara tahun lalu melumpuhkan Rumah Sakit Kamal Adwan dan Beit Hanoun. Kini, fasilitas itu pun tidak lagi berfungsi.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pakar yang didukung PBB telah lama menuduh Israel menghancurkan sistem layanan kesehatan di Gaza secara sistematis. Serangan terhadap fasilitas medis kembali meningkat sejak Sabtu (17/5), termasuk ke Rumah Sakit al-Shifa.
Direktur Rumah Sakit al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Salmiya, memperingatkan bahwa ribuan orang sakit dan terluka kini berada dalam kondisi genting.
“Tim medis benar-benar menderita. Kami kekurangan tenaga dan peralatan, sementara jumlah pasien terus bertambah. Donor darah sangat dibutuhkan. Jika situasi ini terus berlanjut, banyak nyawa akan hilang,” katanya.
Di tengah eskalasi ini, Israel mengklaim akan membuka jalur untuk bantuan kemanusiaan dasar ke Gaza. Namun, serangan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil di zona konflik.