IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menghadiri retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan untuk menunda keberangkatan tersebut.
Hingga hari kedua retret pada Sabtu (22/2/2025), tiga kepala daerah PDIP yang memutuskan hadir yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Blitar Rijanto. Ketiganya dijadwalkan mengikuti retret yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Alasan Para Kepala Daerah Tetap Hadiri Retret
BACA JUGA: PB IKAMI Sukses Gelar RAPIMNAS dan Sulsel Connection Forum di Batam
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan bahwa kehadirannya dalam retret tersebut demi kepentingan masyarakat. Ia menyatakan bahwa selama ia mengikuti kegiatan tersebut, jalannya pemerintahan di Kabupaten Brebes tetap akan berlangsung di bawah kepemimpinan Wakil Bupati Wurja.
“Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” ujar Paramitha usai menghadiri tasyakuran di Pendopo Brebes pada Jumat (21/2) dini hari.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Lathifah, di Pilbup Malang 2024, Achmad Kusaeri, menyampaikan bahwa keputusan Sanusi untuk tetap menghadiri retret bukan berarti membangkang perintah partai. Menurutnya, program retret ini sudah dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum adanya instruksi dari Megawati.
“Berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi-Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol,” kata Kusaeri.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Setiyana, memastikan bahwa Bupati Blitar Rijanto tetap akan mengikuti retret sesuai jadwal. Namun, ia tidak memberikan alasan lebih lanjut mengenai keputusan Rijanto tersebut.
Instruksi Megawati dan Dampaknya
Instruksi Megawati untuk menunda keberangkatan kepala daerah PDIP ke retret ini dikeluarkan pada Kamis (20/2) melalui surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi ini datang setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB dan akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.
Di luar tiga kepala daerah yang tetap mengikuti retret, puluhan kepala daerah lainnya yang berasal dari PDIP masih menunggu keputusan lebih lanjut. Sejumlah kepala daerah PDIP berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang pada Sabtu (22/2) untuk membahas langkah selanjutnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa hasil pertemuan ini menunjukkan kesiapan mereka untuk mengikuti retret. Keputusan ini, menurutnya, telah dikomunikasikan dengan pemerintah maupun dengan Megawati.
“Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret dan waktunya kapan insyaallah dalam satu dua hari ini bisa bergabung,” kata Masinton.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menambahkan bahwa sekitar 55 kepala daerah dari PDIP berada dalam posisi siaga di sekitar Magelang dan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah serta penyelenggara acara.
“Semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pramono Anung telah mengomunikasikan hal ini dengan Megawati pada hari sebelumnya, mewakili para kepala daerah yang ada di lokasi tersebut.
Dengan situasi yang terus berkembang, keputusan akhir mengenai keterlibatan kepala daerah PDIP dalam retret ini masih dinantikan. Pemerintah pusat dan partai masih terus melakukan komunikasi intensif guna mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.