IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Sejumlah laporan mengungkap adanya kecurangan dalam produk Minyakita yang beredar di pasaran. Produk minyak goreng yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya memiliki isi antara 750 hingga 850 mililiter. Selain itu, harga jual Minyakita juga ditemukan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3/2025), ditemukan harga Minyakita dijual hingga Rp 18.000 per liter.
Amran menegaskan bahwa pengurangan isi kemasan dan harga yang melebihi HET merupakan bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat, apalagi di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan.
“Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” tegas Amran, dilansir dari Liputan6.com.
Susi Pudjiastuti Desak Presiden Bubarkan Kementrian Perdagangan
Dari penulusuran Ikolom.news pada Selasa (11/3/2025), mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2014-2019), Susi Pudjiastuti, turut melontarkan kritik keras. Melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya, Susi bahkan meminta agar Kementerian Perdagangan dibubarkan.
“Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementerian perdagangan!!” tulis Susi.
Menurut Susi, persoalan seperti kasus Minyakita merupakan dampak dari tata niaga yang dinilai merusak industri dalam negeri.
“Tata niaga yang segala bisa diatur (quota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam, dll,” tambahnya.
Tak hanya itu, Susi juga mengungkap bahwa usulan pembubaran Kementerian Perdagangan ini pernah ia sampaikan pada masa Presiden Joko Widodo, dan kini kembali ia ajukan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya pernah usulkan hal ini kepada Pak @jokowi, sekarang saya usulkan kembali ke Pak @prabowo,” jelas Susi.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini demi melindungi masyarakat dari praktik curang produsen minyak goreng.