Usai Putusan MK, ARA Siap Mengawal Program Kerja MULIA Berjalan Efektif 

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024 yang diajukan pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi AU (INIMI). Gugatan dengan nomor perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025 itu diputuskan tidak dapat diterima dalam sidang yang digelar Selasa (4/2/2025) pukul 20.00 WIB. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa…

Read More

Sidang PHPU Berlangsung di MK, KNPI Palopo Himbau Jaga Kondusifitas Warga Jelang Putusan MK

IKOLOM.NEWS, PALOPO – Sidang PHPU Pilkada Kota Palopo saat ini sementara berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Senin (03/2/2025), seluruh pihak terkait untuk senantiasa dapat menahan diri dan tidak terprovokasi. Ketua KNPI Kota Palopo, Wahyudi Yunus dalam testimoninya menghimbau masyarakat dan elemen pemuda untuk senantiasa tetap kondusif jelang putusan MK ” Kita berharap pasca putusan MK nantinya…

Read More

Riuh Sengketa Pilkada 2024 di MK: Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel Atensi Kondusifitas Semua Pihak

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Dalam mendukung jalannya proses demokrasi di Sulawesi Selatan, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga suasana tetap kondusif selama persidangan sengketa Pilkada Gubernur di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga keputusan akhir diumumkan. Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Heriwawan, menegaskan bahwa menjaga situasi yang damai adalah tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum…

Read More
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.

Instruksi Presiden Prabowo: Pelantikan Kepala Daerah Diundur untuk Efisiensi

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penundaan pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 demi alasan efisiensi. Langkah ini diambil untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hukum dengan mereka yang kasusnya dihentikan melalui putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pengucapan putusan…

Read More