September 11, 2025

Ikolom.news

Membaca Zaman Menyentuh Masa Depan

Random News
YouTube
Headlines

Yusril Ihza Mahendra

Tindak Lanjut Yusril Ihza Mahendra Soal Penyitaan Aset RI dengan Menteri Kehakiman Prancis

Pratama R05 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, di Paris, Kamis (27/3/2025). Dalam pertemuan ini, kedua menteri membahas kerja sama bilateral di bidang hukum, termasuk kasus penyitaan aset Indonesia oleh perusahaan Navayo Internasional. BACA JUGA:  Wali…

Read More

Sengketa Proyek Satelit Kemhan: Indonesia Wajib Bayar Ganti Rugi Rp 380 Miliar kepada Navayo

Pratama R04 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Sengketa antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perusahaan Navayo International AG memasuki babak baru. Pengadilan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura telah memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar 24,1 juta Dollar AS (sekitar Rp 380 miliar) kepada Navayo. Jika pembayaran tidak segera dilakukan, denda keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS…

Read More
Yusril Ihza Mahendra. (Foto: RRI)

Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra Minta Publik Hormati Proses Hukum Hasto Kristiyanto

Pratama R02 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Hukum dan Imigrasi (Menko Hukum dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta publik untuk menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. “Ya kita enggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan…

Read More
Yusril Ihza Mahendra. (Foto: RRI)

Menteri Yusril: Efisiensi Anggaran Dilakukan karena 30 Persen APBN Bocor

Pratama R03 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi kebijakan efisiensi APBN Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi…

Read More