IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar rapat koordinasi dengan sembilan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru ditunjuk di Balai Kota Makassar, Rabu (5/03/2025).
BACA JUGA: PT Sritex Resmi Tutup: Akhir Perjalanan Raksasa Tekstil Asia Tenggara
Kesembilan Plt yang hadir dalam rapat tersebut adalah Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muh. Mario Said, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Andi Irwan Bangsawan, Plt Kepala Satpol PP Fathur Rahim, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) A. Muh. Yasir, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Aryati Puspasari Abady, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdy Mochtar, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Nur Kamarul Zaman, serta Plt Camat Ujung Pandang Armin Paera.
Dalam rapat tersebut, Munafri meminta laporan dari masing-masing Plt mengenai kondisi internal OPD, program kerja yang telah berjalan, serta hambatan yang dihadapi.
Selain itu, setiap Plt juga diminta untuk memaparkan rencana program jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Andi Bukti Djufri, menjadi yang pertama memberikan laporan dengan mengungkapkan adanya kekosongan di beberapa posisi jabatan struktural yang perlu segera diisi. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), A. Muh. Yasir, melaporkan progres revitalisasi Lapangan Karebosi.
Menanggapi laporan tersebut, Munafri menekankan pentingnya percepatan pembangunan, mengingat Lapangan Karebosi merupakan ruang publik vital bagi warga Makassar.
“Pembangunan Karebosi wajib dilanjutkan. Tidak bisa tidak. Jangan jadi proyek mangkrak. Kita mau secepatnya ini jalan. Kita anggarkan dan selesaikan. Kita mau proyek ini kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Kasihan masyarakat bingung space public-nya di mana mau dipakai,” tegas Munafri.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdy Mochtar, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait retribusi sampah gratis bagi masyarakat tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
Di sisi lain, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, Nur Kamarul Zaman, melaporkan kondisi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda). Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Irwan Bangsawan, melaporkan upaya penanganan stunting serta tantangan yang dihadapi oleh kader KB.
“Ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu membangun pola baru untuk memastikan persoalan yang ada di sana bisa diselesaikan,” ujar Munafri.
Laporan positif datang dari Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Aryati Puspasari Abady, yang menyebutkan bahwa indeks ketahanan pangan Makassar saat ini berada di peringkat pertama se-Sulawesi Selatan. Bahkan, indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks ketahanan pangan tingkat provinsi. Menanggapi capaian ini, Munafri meminta agar Dinas Ketahanan Pangan memperkuat kolaborasi lintas OPD guna mempertahankan prestasi tersebut.
“Itu harus dijaga. Saya berharap Dinas Ketahanan Pangan bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Karena banyak yang bisa kita lakukan di situ,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Munafri menegaskan komitmennya untuk memastikan roda pemerintahan Kota Makassar berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat tetap prima di bawah kepemimpinannya. (*)