Ikolom.Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan masih akan melaksanakan pengamanan bersama Polri di Jakarta pasca-rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu.
Kendati situasi relatif terkendali, pasukan TNI tetap disiagakan untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menanggapi pertanyaan terkait rencana penarikan pasukan dari ibu kota.
“TNI masih melaksanakan pengamanan bersama Polri, saat ini situasi relatif terkendali, namun pasukan tetap siaga,” kata Kapuspen kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025). Dilansir dari laman berita Kompas.com
Freddy menjelaskan, penarikan personel TNI akan dilakukan secara bertahap.
Mekanismenya mengacu pada surat permohonan Polri terkait perbantuan prajurit TNI di wilayah Polda atau Polres yang membutuhkan tambahan kekuatan.
“Penarikan akan dilakukan bertahap sesuai dengan surat permohonan Polri tentang perbantuan personel TNI kepada Polda atau Polres yang membutuhkan, yaitu diberikan sampai situasi Kamtibmas kondusif,” jelasnya.
Sebelumnya, ribuan prajurit TNI diterjunkan ke Jakarta untuk membantu Polri mengamankan situasi setelah demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.
Patroli skala besar juga sempat dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan di sejumlah titik vital.
Keberadaan TNI dalam operasi pengamanan di Jakarta pasca-demonstrasi akhir Agustus menegaskan pola sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Meski situasi kini relatif tenang, langkah mempertahankan kesiapsiagaan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gejolak susulan.
Penarikan pasukan yang bersifat bertahap menunjukkan pendekatan kehati-hatian, agar transisi dari status siaga menuju normal dapat berjalan tanpa mengurangi rasa aman masyarakat.
Di sisi lain, mekanisme perbantuan yang menunggu permintaan resmi Polri memperlihatkan bahwa fungsi utama pengendalian keamanan tetap berada pada kepolisian, sementara TNI berperan sebagai pendukung.
Dengan pola ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan stabilitas politik–sosial dengan prinsip penegakan hukum yang sesuai kewenangan masing-masing institusi.