IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Ribuan buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Aksi unjuk rasa besar-besaran itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI, dengan estimasi diikuti oleh sekitar 3.000 massa dari wilayah Jabodetabek.
BACA JUGA:
Danny Pomanto Bawakan Materi di LK 3 HMI: Tegaskan Kepemimpinan Berkarakter
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam siaran pers pada Jumat (30/5), menyampaikan bahwa aksi ini akan membawa tiga tuntutan utama yang dianggap sebagai bentuk perjuangan atas hak pekerja dan keadilan sosial.
Pertama, para demonstran menuntut pemerintah dan manajemen PT Pos Indonesia untuk membatalkan penghapusan tunjangan pensiunan, termasuk Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka. Said Iqbal menilai, penghapusan tunjangan tersebut adalah tindakan tidak berperikemanusiaan.
“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” tegasnya, mengutip Kompas.com.
Kedua, para buruh menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos, yang dianggap sebagai kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Mereka mendesak agar seluruh pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh.
“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru dari perbudakan modern. Pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap,” ujar Iqbal.
Ketiga, aksi ini juga akan menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing serta keberatan atas penerapan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan, yang dinilai merugikan masyarakat.
“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” ujarnya.
Tuntutan penghapusan outsourcing juga selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh 1 Mei lalu, yang menyatakan keinginan pemerintah untuk menghapus sistem kerja alih daya di Indonesia.
Aksi ini diperkirakan akan menjadi salah satu demonstrasi buruh terbesar dalam pertengahan tahun ini, sekaligus menjadi barometer tekanan politik terhadap kebijakan ketenagakerjaan nasional di awal pemerintahan baru.