IKOLOM.NEWS, SULSEL — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk berkontribusi langsung dalam penanganan masalah stunting dan pendidikan di wilayahnya.
Dalam peringatan Semarak Hari Kartini 2025 yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/4/2025), Fatmawati mengumumkan bahwa seluruh gaji bulanannya akan didedikasikan untuk membantu menurunkan angka stunting dan mengurangi jumlah anak putus sekolah.
“Saya nyatakan hari ini, gaji saya setiap bulan saya peruntukkan untuk mengatasi penurunan angka stunting di Sulsel dan juga menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak sekolah,” tegas Fatmawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
BACA JUGA:
PDAM Makassar Tidak Perpanjang Kontrak 164 Pegawai untuk Efisiensi Perusahaan
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita dan Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulsel. Fatmawati menekankan bahwa peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi momentum untuk mendorong kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan, bukan hanya menjadi simbol belaka.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberi outcome yang nyata, memberi manfaat. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkan untuk menebar manfaat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh Ketua PKK di daerah untuk berkolaborasi menyuplai data akurat mengenai kondisi stunting. Pemerintah Provinsi, katanya, akan melakukan intervensi langsung selama tiga bulan ke depan di 502 desa dan kelurahan prioritas.
“Mari kita saling berpegangan tangan, saling bahu-membahu. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai target penurunan stunting,” tambahnya.
Selain isu stunting dan pendidikan, Fatmawati turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan sekolah dan rumah ibadah. Ia menyatakan tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) bersama Gubernur Sulsel untuk memberi sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan, khususnya tenaga pendidik.
“Jika pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada maaf untuk pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.
Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak. Ia mengimbau para orang tua agar tidak sembarangan menitipkan anak dan memastikan pemberian imunisasi dasar lengkap.
Naoemi juga mengajak seluruh jajaran PKK untuk aktif dalam edukasi kesehatan masyarakat dan mendorong capaian imunisasi di daerah yang masih rendah.