IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (26/3/2025). Pertemuan ini membahas pentingnya data dalam perencanaan pembangunan serta kerja sama antara Pemkot Makassar dan BPS untuk menyediakan statistik sektoral yang akurat.
Dalam diskusi tersebut, Munafri menegaskan bahwa validasi data sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ia menyoroti bahwa keputusan yang diambil tanpa data yang akurat dapat mengarah pada kebijakan yang tidak efektif.
BACA JUGA:
Bill Gates Beri Peringatan ke Donald Trump
“Kita harus berbicara menggunakan data yang valid. Jangan sampai metodenya bagus, tetapi sumber datanya tidak akurat. Oleh karena itu, pemerintah kota akan bekerja sama dengan BPS untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan,” ujar Munafri.
Kelurahan dalam Angka dan ICOR sebagai Indikator Investasi
Sebagai langkah konkret, Munafri mengusulkan agar data dari BPS diturunkan hingga tingkat kelurahan dalam bentuk “Kelurahan dalam Angka”. Dengan adanya data ini, setiap kelurahan dapat memiliki informasi yang lebih detail untuk mendukung kebijakan di tingkat lokal.
Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi di Makassar. Menurutnya, ICOR dapat memberikan gambaran mengenai return investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Bisa dihitung seberapa besar pengeluaran pemerintah dan seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal,” tambahnya.
Munafri juga berharap sistem pendataan ke depan bisa lebih terintegrasi hingga ke tingkat by name, by address, sehingga seluruh warga dapat tercover dalam program pemerintah secara lebih akurat dan tepat sasaran.
BPS Dukung Kebijakan Berbasis Data
Sementara itu, Kepala BPS Makassar, Abdul Hafid, menegaskan bahwa data memiliki peran krusial dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
“Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang 34% dari total perekonomian Sulsel, sehingga kebijakan yang diambil di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan beberapa program yang telah dijalankan bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD serta Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) sebagai langkah meningkatkan literasi statistik di masyarakat.
Selain itu, BPS saat ini tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan memperoleh data komprehensif tentang kondisi perekonomian di Makassar.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi di antara periode sensus penduduk.
Dalam kesempatan ini, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Kota Makassar yang saat ini berada dalam kondisi stabil, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sektor pariwisata.