IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali mengintensifkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan. Dalam rapat bersama Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (22/5/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan perlunya solusi sistematis dan berkelanjutan.
Rapat yang digelar di Balai Kota Makassar ini turut dihadiri oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang dikenal memiliki pengalaman dalam pengelolaan kota.
Munafri mengungkapkan bahwa delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Ia berharap proyek Waste to Energy (WTE) dari pemerintah pusat segera menunjukkan perkembangan nyata.
“Kami sedang menunggu tindak lanjut dari pusat. Jika proyek ini berjalan, kita akan menegosiasikan ulang sejumlah aspek, termasuk peran aktif pemerintah daerah,” ujar Munafri.
BACA JUGA:
Parlemen Iran Sahkan Kemitraan Strategis 20 Tahun dengan Rusia
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, membutuhkan pendekatan berbeda karena potensi bahayanya, seperti risiko kebakaran.
Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan sampah juga harus mempertimbangkan faktor teknis seperti lokasi dekat sumber air dan gardu induk. PLTSa ini diperkirakan mampu menghasilkan daya hingga 20 megawatt, namun masih menunggu kejelasan regulasi soal harga jual beli listrik.
“Pemenang tender sudah ada dan progresnya jauh. Tinggal menunggu penandatanganan PPA,” kata Munafri.
Volume sampah Makassar yang mencapai 1.000 ton per hari, menurutnya, membutuhkan sistem pengelolaan terpadu yang efektif. Ia berharap diskusi dengan pihak kementerian menghasilkan formula terbaik untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
Program ISWMP untuk Makassar
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Komang Raka, mendorong Pemkot Makassar agar segera memanfaatkan program Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP). Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada TPA dan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomis.
ISWMP dirancang untuk mengolah minimal 100 ton sampah per hari per lokasi, dengan investasi mencapai Rp100 miliar. Program ini memberi keleluasaan daerah memilih teknologi yang sesuai kebutuhan, seperti pembuatan briket, konversi menjadi bahan bakar, atau daur ulang.
“Residu pengolahan bisa ditekan hingga nol persen, tapi maksimal tetap 12 persen sesuai ketentuan karena kemungkinan kandungan limbah berbahaya,” jelas Komang.
Program ini juga menerapkan prinsip circular economy, di mana sampah tidak hanya dibuang, tapi diolah kembali menjadi sumber daya bermanfaat. Kota-kota seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang telah lebih dulu mengimplementasikannya.
“Kami tinggal menunggu kesiapan dari Makassar,” tambah Komang. “Koordinasi dengan Balai Wilayah akan dilakukan agar Makassar segera masuk dalam daftar penerima program.” (*)