Yusril Ihza Mahendra Bantah Isu Perundingan Rahasia Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah keras laporan media Israel yang menyebut Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel untuk menormalisasi hubungan diplomatik.

Pernyataan ini disampaikan Yusril menanggapi artikel yang diterbitkan oleh media Israel Ynet, yang menyebut bahwa perundingan tersebut berlangsung pada tahun 2024 sebagai bentuk balas budi atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis (29/5/2025).

BACA JUGA:


Appi Klaim Penuhi Syarat Maju Musda Golkar Sulsel, Tak Perlu Diskresi Ketua Umum


Yusril juga menilai penggunaan istilah “normalisasi” oleh media tersebut tidak tepat. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun Israel disebut pernah menyampaikan dukungannya terhadap keanggotaan Indonesia di OECD dengan syarat adanya hubungan persahabatan, pemerintah Indonesia telah secara tegas menolak syarat tersebut.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa dalam proses pencalonan keanggotaan organisasi internasional seperti OECD atau bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan semua negara anggota.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut yang dibahas dalam sidang tersebut,” ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD sepenuhnya independen dan tidak bergantung pada dukungan Israel.

Selain itu, Yusril menegaskan posisi Presiden Prabowo Subianto yang tetap konsisten dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi atas konflik di Timur Tengah.

“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ynet dalam laporan berjudul Indonesia’s President Says Ready for Normalization With Israel If Palestine State menyinggung pernyataan terbaru Presiden Prabowo yang dinilai membuka peluang normalisasi, dan mengklaim bahwa pembicaraan rahasia antara kedua negara telah terjadi setahun lalu.

Namun pernyataan tegas dari Yusril ini membantah secara langsung semua klaim tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *