Oleh: Suherman
Pemerhati Kebijakan Publik
Setiap tahun, jutaan anak Indonesia menyelesaikan pendidikan. Ada yang lulus SMA, SMK, Diploma, hingga Sarjana. Mereka membawa ijazah, pengetahuan, keterampilan, dan harapan besar untuk memasuki dunia kerja.
Sebagian ingin segera membantu ekonomi keluarga, sebagian ingin mandiri, dan sebagian lagi ingin mengembangkan ilmu yang telah bertahun-tahun mereka pelajari.
Namun setelah kelulusan, tidak sedikit yang justru berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari harapan. Lowongan pekerjaan terbatas, persyaratan perusahaan semakin tinggi, pengalaman kerja menjadi tuntutan, sementara persaingan antarpencari kerja semakin ketat.
Ironisnya, seseorang yang baru lulus sering kali diminta memiliki pengalaman kerja satu hingga dua tahun. Pertanyaannya, dari mana seorang lulusan baru harus memperoleh pengalaman apabila pintu masuk ke dunia kerja saja sudah dibatasi oleh persyaratan pengalaman?
Di sinilah persoalan ketenagakerjaan kita perlu dilihat lebih jauh. Masalahnya bukan hanya tentang seberapa banyak lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan, tetapi juga tentang seberapa besar kemampuan perekonomian nasional menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka.
Pendidikan terus menghasilkan lulusan, tetapi pertumbuhan lapangan kerja belum tentu mampu mengimbangi pertambahan pencari kerja.
1. Angka Pengangguran dan Kenyataan yang Tidak Bisa Diabaikan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 154 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146,54 juta orang tercatat bekerja, sedangkan 7,46 juta orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 4,85 persen.
Angka tersebut memang menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap. Namun 7,46 juta orang yang belum memperoleh pekerjaan bukan angka kecil.
Di balik statistik itu terdapat jutaan keluarga yang menunggu anaknya bekerja, lulusan yang terus mengirim lamaran, dan generasi muda yang harus menunda berbagai rencana hidup karena belum memiliki penghasilan.
Jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir, data BPS Agustus 2025 memperlihatkan gambaran yang lebih menarik:
Tingkat pengangguran lulusan SMA umum adalah 6,88 persen. Tingkat pengangguran lulusan SMK adalah 8,63 persen. Tingkat pengangguran lulusan Diploma I/II/III adalah 4,31 persen. Sedangkan tingkat pengangguran lulusan Universitas adalah 5,39 persen.
Tingkat pengangguran lulusan SMK bahkan mencapai 8,63 persen, tertinggi di antara kelompok pendidikan tersebut. Sementara lulusan universitas mencapai 5,39 persen.
Data ini memperlihatkan bahwa pendidikan dan ijazah belum otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan.
Dari sisi jumlah, pengangguran terbuka pada Agustus 2025 terdiri atas sekitar 2,29 juta lulusan SMA umum, 1,92 juta lulusan SMK, 146 ribu lulusan akademi atau diploma, dan 904 ribu lulusan universitas.
Artinya, persoalan ini tidak hanya dialami mereka yang berpendidikan rendah. Lulusan perguruan tinggi pun menghadapi persaingan dan keterbatasan kesempatan kerja.
Kita perlu jujur mengakui bahwa persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya dengan terus mendorong masyarakat untuk bersekolah lebih tinggi. Pendidikan harus diikuti oleh kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan.
2. Ketika Semangat Bekerja Berhadapan dengan Tembok Lapangan Kerja
Bagi sebagian keluarga, menyekolahkan anak hingga SMA, SMK, Diploma, atau Sarjana merupakan perjuangan panjang. Ada orang tua yang menjual tanah, menggadaikan barang, bekerja lebih keras, bahkan berutang demi membiayai pendidikan anaknya. Mereka berharap setelah lulus, anak-anak dapat memperoleh pekerjaan dan memperbaiki kehidupan keluarga.
Tetapi kenyataan tidak selalu berjalan demikian. Setelah wisuda, sebagian lulusan kembali tinggal bersama orang tua, mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, mengikuti seleksi berulang kali, dan menunggu panggilan yang tidak kunjung datang.
Ada pula yang akhirnya menerima pekerjaan tidak sesuai bidang pendidikan, bekerja dengan upah rendah, atau masuk sektor informal karena tidak memiliki pilihan lain.
Kondisi ini menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Lulusan yang seharusnya mulai mandiri justru masih bergantung kepada keluarga. Orang tua yang berharap beban ekonomi berkurang malah harus terus menanggung kebutuhan anaknya.
Kita juga perlu menghindari anggapan bahwa semua pengangguran terjadi karena malas, kurang berusaha, atau tidak mau bekerja keras. Banyak pencari kerja yang telah berusaha maksimal, tetapi kesempatan yang tersedia memang terbatas.
Tentu kualitas kompetensi, keterampilan, disiplin, dan kemampuan beradaptasi tetap penting. Namun menyalahkan lulusan tanpa melihat kondisi pasar kerja juga tidak menyelesaikan persoalan.
Jangan hanya bertanya mengapa lulusan sulit mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dan dunia usaha juga perlu menjawab: berapa banyak pekerjaan baru yang berhasil diciptakan setiap tahun?
3. Program Magang: Jembatan Menuju Dunia Kerja atau Sekadar Tempat Singgah?
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat terobosan melalui Program Pemagangan Nasional. Program ini memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan maupun instansi pemerintah.
Peserta memperoleh pendampingan, pengalaman praktik, sertifikat, serta uang saku yang ditanggung pemerintah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 150 ribu peserta, dengan durasi pemagangan paling lama enam bulan. Besaran uang saku disesuaikan dengan upah minimum di lokasi pemagangan.
Program tersebut patut diperhatikan karena salah satu hambatan utama lulusan baru adalah belum memiliki pengalaman kerja. Melalui magang, mereka dapat mengenal budaya perusahaan, memahami standar pekerjaan, meningkatkan keterampilan teknis, dan membangun jejaring profesional.
Namun ada persoalan yang perlu dievaluasi secara serius. Apa yang terjadi setelah masa magang berakhir?
Apabila peserta telah menjalani pemagangan selama enam bulan, memperoleh pengalaman dan sertifikat, tetapi kemudian kembali menghadapi keterbatasan lowongan pekerjaan, berarti program tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi lulusan.
Data yang disampaikan pemerintah melalui Kemnaker mengenai evaluasi program 2025 menunjukkan bahwa sekitar 35 persen peserta Batch I mendapat tawaran untuk bekerja di tempat magang. Angka ini merupakan peserta yang ditawari pekerjaan, bukan berarti seluruhnya sudah resmi diterima atau bekerja.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan keberhasilan program dalam meningkatkan kompetensi dengan keberhasilan program dalam menciptakan penempatan kerja.
Magang seharusnya menjadi jembatan menuju pekerjaan, bukan sekadar ruang tunggu bagi lulusan yang belum memperoleh pekerjaan.
Karena itu, evaluasi program perlu dilakukan dengan beberapa ukuran yang jelas:
Berapa persen peserta yang benar-benar diterima bekerja setelah menyelesaikan magang?
Berapa banyak yang direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang?
– Berapa banyak yang memperoleh pekerjaan di perusahaan lain sesuai kompetensinya?
– Berapa banyak yang masih menganggur enam bulan dan satu tahun setelah program berakhir?
– Apakah perusahaan penyelenggara magang benar-benar menyediakan mentor, pekerjaan pembelajaran, dan keterampilan yang relevan, bukan sekadar memanfaatkan tenaga peserta untuk pekerjaan rutin?
Pemerintah juga perlu mendorong perusahaan penyelenggara magang agar memiliki rencana rekrutmen bagi peserta yang memenuhi standar kompetensi. Tidak harus seluruh peserta diterima, tetapi harus ada hubungan yang lebih jelas antara program magang dan kebutuhan tenaga kerja.
Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran untuk mempersiapkan lulusan, tetapi setelah program selesai, mereka kembali dilepas tanpa jalur penempatan yang memadai.
4. Pendidikan Harus Terhubung dengan Kebutuhan Industri
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Setiap tahun, sekolah dan perguruan tinggi menghasilkan lulusan dari berbagai bidang. Namun apakah jumlah dan jenis kompetensi yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan industri?
Ada bidang pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga terampil, tetapi perusahaan kesulitan mendapatkan pekerja dengan sertifikasi dan kemampuan yang sesuai. Sebaliknya, ada bidang pendidikan yang menghasilkan banyak lulusan, sementara lowongan di bidang tersebut tidak bertambah secara seimbang.
Ini menunjukkan perlunya hubungan yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan dunia usaha.
SMK harus benar-benar menjadi pendidikan vokasi yang dekat dengan kebutuhan industri. Perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan berbasis praktik, bukan hanya mengejar jumlah mahasiswa dan kelulusan. Perusahaan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, pelatihan, sertifikasi, dan program penempatan kerja.
Pemerintah perlu memiliki peta kebutuhan tenaga kerja nasional dan daerah untuk beberapa tahun ke depan. Dengan begitu, calon siswa dan mahasiswa memperoleh gambaran mengenai bidang keahlian yang dibutuhkan, sementara lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kapasitas dan program pembelajarannya.
Kita tidak ingin sekolah dan kampus hanya sibuk mencetak ijazah, sementara para lulusannya harus berjuang sendiri mencari tempat untuk mengamalkan ilmu.
5. Peluang Kerja di Luar Negeri: Alternatif yang Perlu Dikelola Serius
Di tengah terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri, pasar kerja internasional sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif. Berbagai negara membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, perawatan lansia, konstruksi, manufaktur, perhotelan, kelautan, pertanian, hingga teknologi dan pekerjaan profesional.
Peluang tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional. Bekerja ke luar negeri bukan berarti meninggalkan bangsa, sepanjang dilakukan melalui jalur resmi, memiliki perlindungan hukum, dan memberikan manfaat bagi pekerja serta keluarganya.
Pekerja migran Indonesia juga memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi atau pengiriman uang kepada keluarga di tanah air.
Namun kesempatan itu tidak selalu mudah diakses. Salah satu kendala yang dihadapi calon pekerja migran adalah biaya persiapan dan keberangkatan, seperti pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dokumen, visa kerja, tiket, serta kebutuhan akomodasi.
Bagi keluarga yang kondisi ekonominya terbatas, biaya awal tersebut bisa menjadi penghalang. Padahal setelah memperoleh pekerjaan dan menerima gaji, mereka memiliki peluang untuk mengembalikan biaya pembiayaan secara bertahap.
Di sinilah pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan yang aman dan terjangkau.
6. Dana Talangan atau KUR Pekerja Migran: Solusi yang Sudah Memiliki Landasan
Gagasan menyediakan dana talangan dalam bentuk pinjaman sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Pemerintah telah memiliki skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Permen P2MI Nomor 18 Tahun 2025, KUR Penempatan Pekerja Migran dapat diberikan dengan plafon maksimal Rp100 juta dan bunga 6 persen efektif per tahun. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan biaya penempatan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Komponen biaya yang dapat dibiayai antara lain pelatihan, sertifikasi kompetensi, transportasi lokal, visa kerja, tiket keberangkatan dan kepulangan, akomodasi, pemeriksaan kesehatan, serta dokumen yang dipersyaratkan.
Dengan demikian, gagasan dana talangan untuk calon pekerja migran sebenarnya sudah memiliki instrumen kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana skema tersebut dapat diakses secara lebih luas, mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Pemerintah perlu memastikan bahwa calon pekerja yang memiliki tawaran kerja resmi tidak gagal berangkat hanya karena tidak mampu membayar biaya awal.
Namun pembiayaan harus dirancang secara hati-hati. Pinjaman tidak boleh justru menjadi beban baru bagi pekerja sebelum memperoleh penghasilan. Besarnya pinjaman harus sesuai kebutuhan riil, biaya harus transparan, dan jadwal pengembalian harus mempertimbangkan waktu pekerja mulai menerima gaji.
Selain itu, calon pekerja harus memperoleh informasi yang jelas mengenai negara tujuan, perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, besaran gaji, jam kerja, tempat tinggal, asuransi, dan isi perjanjian kerja.
Dana talangan bukan berarti memberikan cek kosong kepada perusahaan penempatan. Pemerintah harus memastikan seluruh proses melalui jalur resmi dan mencegah praktik penipuan, perdagangan orang, pemotongan gaji yang tidak sah, serta jeratan utang akibat biaya penempatan yang tidak wajar.
7. Jangan Sampai Solusi Luar Negeri Menjadi Alasan Mengabaikan Lapangan Kerja Dalam Negeri
Membuka peluang kerja ke luar negeri merupakan salah satu jalan keluar, tetapi bukan berarti pemerintah boleh mengalihkan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Ini merupakan potensi pembangunan apabila dikelola dengan baik, tetapi dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti kesempatan kerja yang memadai.
Pemerintah tetap harus memperkuat industri manufaktur, pertanian modern, perikanan, konstruksi, pariwisata, ekonomi digital, energi, dan sektor produktif lainnya.
Investasi harus didorong bukan hanya karena nilai modal yang masuk, tetapi juga karena kemampuannya menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan keterampilan, membangun industri pendukung, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Pembangunan infrastruktur pun semestinya memiliki hubungan langsung dengan penciptaan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Jangan hanya menghitung berapa banyak proyek yang selesai, tetapi juga berapa banyak pekerjaan berkelanjutan yang tercipta setelah proyek tersebut beroperasi.
Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki target penyerapan tenaga kerja yang terukur. Insentif kepada investor juga perlu dikaitkan dengan komitmen pelatihan dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Kita perlu membangun ekonomi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka, tetapi juga memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat untuk bekerja dan hidup layak.
8. Negara Harus Hadir, Bukan Hanya Meminta Rakyat Terus Bersabar
Bagi seorang lulusan baru, mendapatkan pekerjaan bukan sekadar urusan memperoleh gaji. Itu menyangkut harga diri, kemandirian, masa depan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.
Orang tua yang telah berjuang menyekolahkan anaknya tentu berharap pendidikan dapat membuka jalan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak menuntut anaknya menjadi pejabat atau orang kaya. Mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, dan hidup mandiri sudah menjadi harapan besar.
Karena itu, pemerintah perlu melihat pengangguran sebagai persoalan pembangunan yang serius, bukan sekadar angka statistik yang naik turun setiap periode survei.
Kebijakan ketenagakerjaan harus bergerak dari sekadar pelatihan menuju penempatan, dari sekadar magang menuju rekrutmen, dan dari sekadar membuka informasi lowongan menuju penciptaan pekerjaan yang nyata.
Program pemagangan perlu diperkuat dengan sistem pelacakan alumni. Program penempatan tenaga kerja luar negeri perlu didukung pembiayaan yang aman. Sekolah dan kampus harus lebih terhubung dengan industri. Sementara investasi harus diarahkan untuk menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.
Jangan sampai generasi muda diminta belajar setinggi mungkin, meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi, dan bersaing secara global, tetapi setelah semuanya dilakukan, mereka tetap berhadapan dengan pintu kesempatan yang sempit.
Penutup: Jangan Biarkan Ijazah Berakhir Menjadi Pajangan
Kita tentu tidak ingin melihat semakin banyak lulusan SMA, SMK, Diploma, dan Sarjana yang menyimpan ijazahnya di dalam map, bukan karena tidak ingin bekerja, tetapi karena belum menemukan tempat untuk mengamalkan ilmu dan keterampilannya.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi jalan itu tidak akan berarti banyak apabila dunia kerja tidak menyediakan ruang yang cukup bagi para lulusannya.
Program magang adalah langkah yang dapat membantu meningkatkan kesiapan kerja. Peluang kerja luar negeri adalah alternatif yang perlu diperluas. KUR Penempatan Pekerja Migran dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kendala biaya keberangkatan.
Namun semua itu harus menjadi bagian dari kebijakan ketenagakerjaan yang lebih besar dan terintegrasi.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa banyak orang yang mengikuti pelatihan, berapa banyak peserta yang memperoleh sertifikat, atau berapa banyak orang yang diberangkatkan ke luar negeri.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak warga yang benar-benar mendapatkan pekerjaan layak, berapa lama pekerjaan itu bertahan, dan apakah penghasilan mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Jangan hanya mencetak lulusan jika negara belum cukup menyediakan lapangan pekerjaan. Jangan hanya memberi pengalaman melalui magang jika setelahnya mereka kembali menganggur. Dan jangan biarkan anak-anak bangsa gagal meraih kesempatan kerja hanya karena tidak memiliki biaya untuk berangkat.
Sebab ijazah adalah bukti bahwa seseorang telah menempuh pendidikan. Tetapi kesempatan bekerja adalah salah satu jalan agar pendidikan itu benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan.
![]()
