JAKARTA, IKOLOM.NEWS | Sabtu, 21 November 2026
Aktivitas pekerja dalam proses pengolahan kedelai di pabrik tahu Surabaya, Jawa Timur. Foto: AFP/Juni Kriswanto, 5 Februari 2026.
JAKARTA, IKOLOM.NEWS – Pemerintah Indonesia berencana memperketat pengawasan impor kedelai mulai 1 Januari 2027 melalui penerapan persyaratan izin impor dan pemeriksaan terhadap komoditas tersebut.
Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan kedelai dari negara tertentu.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa kedelai akan dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok penting dan komoditas strategis.
Langkah tersebut dinilai diperlukan karena ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga kedelai di pasar internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berdasarkan data perdagangan 2025, Indonesia mengimpor sekitar 2,56 juta ton kedelai. Dari total nilai impor sebesar 1,19 miliar dolar AS, sekitar 1,03 miliar dolar AS berasal dari Amerika Serikat.
Artinya, sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Sementara itu, produksi kedelai domestik masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun.
Pemerintah menargetkan peningkatan produksi kedelai dalam negeri hingga 416 ribu ton pada 2029.
Kebijakan pengawasan impor ini juga diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi dan memperoleh kepastian pasar.
Meski demikian, rencana penerapan pemeriksaan impor perlu diperhitungkan secara matang. Pasalnya, tambahan persyaratan administrasi dan pemeriksaan berpotensi meningkatkan biaya perdagangan apabila tidak disertai sistem pelayanan yang efisien.
Dampaknya juga perlu diperhatikan oleh pelaku industri pangan, terutama produsen tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan petani lokal, kelancaran pasokan bahan baku, dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat.
![]()
