JAKARTA, IKOLOM.NEWS | Sabtu, 21 November 2026
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis Indonesia-China 2026 di Shenzhen. Foto: ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia.
JAKARTA, IKOLOM.NEWS – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 35 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pengusaha Indonesia dan China dengan nilai mencapai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp274 triliun.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Forum Bisnis Indonesia-China 2026 di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, Jumat (20/11/2026).
Nilai kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam menarik investasi dan memperluas peluang usaha di Indonesia.
Sebanyak 35 kesepakatan bisnis itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kawasan industri, petrokimia, energi baru dan terbarukan, manufaktur, kendaraan listrik, teknologi digital, pusat data, farmasi, vaksin hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.
Presiden juga mengungkapkan rencana pembangunan 10 kota pintar atau smart city di Indonesia. Pengembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) turut menjadi bagian dari arah pembangunan tersebut.
Dari sisi ketenagakerjaan, rangkaian kesepakatan investasi Indonesia-China tersebut diperkirakan memiliki potensi penyerapan hingga 30 ribu tenaga kerja.
Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), Garibaldi Thohir, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan, hilirisasi mineral, energi baru, ekonomi digital, bioteknologi, manufaktur serta infrastruktur dan logistik.
Besarnya nilai investasi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai tujuan investasi di kawasan Asia.
Namun, realisasi investasi tetap menjadi hal penting yang perlu dikawal pemerintah. Komitmen kerja sama harus diikuti pelaksanaan proyek, kepastian regulasi, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya tercatat dalam angka kesepakatan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
![]()
