IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Ia menegaskan bahwa publik seharusnya mempercayakan sepenuhnya persoalan tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.
“Ijazah Pak Joko ini yang dipermasalahkan? Oh, itu biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh,” ujar Pratikno di kantornya, Senin (19/5/2025) dikutip Kompas.com.
BACA JUGA:
Lima Tahun Buron, Keberadaan Harun Masiku Kembali Jadi Sorotan di Tengah Sidang Hasto Kristiyanto
Menurut Pratikno, perguruan tinggi adalah institusi yang kredibel dan memiliki dokumentasi lengkap atas ijazah yang diterbitkan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang benar.
“Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap,” katanya.
“Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah itu, kita lihat jawabannya seperti apa,” tambahnya.
Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, dan beberapa pihak lainnya kembali mempertanyakan validitas dokumen pendidikan Jokowi secara terbuka.
Merasa dirugikan, Presiden Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya pada 30 Maret 2025, termasuk Roy Suryo, dengan menyertakan sejumlah barang bukti.
Di tengah memanasnya isu ini, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Wening Udasmoro, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut terlibat dalam polemik yang berkembang di media sosial.
“Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” tegas Wening dalam konferensi pers, Selasa (15/4/2025).
UGM merupakan almamater Jokowi dan disebut-sebut sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah yang kini dipersoalkan. Namun hingga kini, UGM tetap pada sikapnya untuk bersandar pada bukti dokumentasi internal ketimbang merespons opini publik.