JAKARTA – Wacana penggunaan hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sejumlah fraksi di parlemen mulai membangun komunikasi untuk menentukan langkah politik dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa komunikasi informal lintas partai politik di parlemen mulai mengerucut pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Khozin, delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR telah melakukan komunikasi untuk membahas mekanisme konstitusional yang dinilai tepat dalam merespons polemik tersebut.
“Per hari ini relatif semua partai melakukan komunikasi informal dan mengerucut pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, di antaranya hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, menurut Khozin, Hak Menyatakan Pendapat dinilai lebih relevan untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan dugaan persoalan konstitusional, termasuk polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan memproses berbagai aspirasi yang masuk setelah masa persidangan kembali dibuka.
Dasco sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi di parlemen.
Di sisi lain, Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat.
Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya akan terlebih dahulu menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan politik tersebut.
Gerindra, kata dia, menghormati aspirasi yang berkembang di DPR selama tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.
Sikap serupa juga ditunjukkan Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut persoalan tersebut merupakan masalah serius yang perlu dikaji secara mendalam sebelum partainya menentukan langkah politik.
Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat Berbeda
Dalam mekanisme ketatanegaraan, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara.
Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Perkembangan ini menjadi perhatian politik nasional karena menyangkut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mekanisme pengawasan dan penegakan konstitusi.
Meski demikian, wacana penggunaan hak DPR tersebut belum otomatis berujung pada pemakzulan. Seluruh tahapan harus mengikuti prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku.
Publik kini menantikan keputusan resmi masing-masing fraksi serta langkah pimpinan DPR dalam menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di parlemen.
